Komentar |
| Yulitri Susanti |
Padang, fajarsumbar.com - Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif di provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis yang melibatkan 100 orang peserta yang berasal dari pelaku ikm serta kelompok pemerhati wisata dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kegiatan diadakan selama 2 di Lantai IV Hotel UNP Convention Centre - Air Tawar Padang tersebut dibiayai dengan dana pokok pikiran H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, anggota DPRD Sumbar Dapil II, melalui Disparpora Sumbar.
Pembukaan bimtek padaSenin (20/03/2023) siang tampak dihadiri Kepala dinas Pariwisata Sumbar diwakili Sekretarisnya, Yulitri Susanti bersama Riki Mulyadi selaku Ketua panitia pelaksana. Bimtek ini juga dihadiri langsung H. Nurkhalis Dt Bijo Dirajo yang ikut memberikan materi pada siangnya
Di hadapan para peserta bimtek, Riki Mulyadi menyebutkan bahwa bimtek ini nantinya akan berlanjut kunjungan lapangan ke pokdarwis Rumpun Batuang Bukik Cangang, di Kota Bukittinggi. Diharapkan, usai bimtek ini bakal lahir pordarwis dan kelompok ikm yang ikut berkonstribusi memajukan perekonomian Sumbar.
Sementara, Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar, Yulitri Susanti yang akrab disapa Santi menyebut bahwa di kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh sangat kaya akan ikm dan potensi wisata alamnya, termasuk besarnya peluang untuk pertumbuhan homestay terakreditasi berstandar dunia wisata.
Namun, sebut Santi. Ada sejumlah masalah dan tantangan wisata Sumbar yang kerap viral di media sosial. Diantaranya, penataan sampah, pelayanan kurang ramah, masih adanya oknum yang terindikasi melakukan pemalakan dan pungutan tak wajar oleh oknum. Dampaknya, wisatawan menjadi tidak betah berkunjung.
"Kita akan bahas bersama Pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota selama 2 hari ini secara mendalam, termasuk cara promosi wisata dan ikmnya. Telah sama kita perhatikan, pasca covid-19, dunia pariwisata Sumbar sangat diminati. Karena kealamiannya. Dan Luak Limopuluah sangat banyak objek wisata yang masih belum dikembangkan. Pertumbuhan pariwisata berkembang sangat pesat. Punya banyak potensi pariwisata, termasuk hutannya.
Namun, kita belum paham mengolah potensi itu. Akibatnya, sawah berubah jadi ruko. Padahal, sektor pariwisata bisa membangkit perekonomian,"terang Santi.
"Mari bangun wisata Luak Limapuluah, alamnya subur, kaya adat istiadat dan tradisi yang unik. Dibutuhkan pelaku yang peduli untuk jadi duta wisata. Mengelola pariwisata tidak berdiri sendiri, pasti melibatkan sejumlah opd dan pemerintah nagari. Keberadaan SDM yang menguasai Sapta Pesona wisata, serta paham bagaimana promosi digital. Inilah tujuan bimtek ekraf ini, bimtek dan dilanjutkan kunjungan lapangan untuk bisa di ATM. Amati, Tiru dan Modifikasi. Potensi wisata kita benahi dan viralkan, jangan dirahasiakan, tunjukkan detailnya. Sehingga kita bisa munculkan karakter pariwisata sendiri yang berbeda spesifikasinya. Mari bangkit bersama, jangan jadi penonton, jadilah pelaku subjek memajukan potensi wisata dan IKM Luak Limopuluah,"pungkasnya.
Terkait promosi ekraf, panitia bimtek menghadirkan narasumber Cut Dina Kordelia seorang akademisi yang menguasai Pemanfaatan Digital Marketing di Era 5.0 untuk pengembangan penjualan.
Dilema Pelaku Usaha dalam Peningkatan Kualitas SDM IKM dan pariwisata
Topik ini dibahas langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo. Kesempatan itu Nurkhalis menjelaskan bahwa DPRD selaku penyampai aspirasi rakyat berupaya mencarikan solusi, termasuk program unggulan menciptakan 100.000 enterpreneur millenial dan pengusaha baru di Sumbar.
"Bagi calon-calon pengusaha muda, pemerintah memberikan kemudahan, seperti kemudahan perizinan melalui OSS, hingga bantuan sarana prasarana bagi kelompok atau koperasi. Dan, kita terus mendorong UMKM untuk bangkit. Yang penting jangan sampai anak-anak muda kita memiliki mental kerupuk. Produk UMKM Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota begitu banyak, kita ingin mendorong baik kualitas produk maupun pelakunya. Tapi kita harus berkaca pada aturan saat ini, dimana persyaratan untuk menerima bantuan seperti sarana dan prasarana harus berbentuk kelompok," terangnya.
Nurkhalis juga menyampaikan, ada peluang bagi UMKM di daerah untuk bersaing secara terbuka dengan kini bisa ikut e-katalog lokal pemerintah daerah. Mereka bisa menayangkan produknya di etalase yang telah disediakan untuk dibisa diakses oleh pemerintah bila berkegiatan.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Erik Yulanda Putra yang ikut hadir kesempatan itu menyebut bahwa BPJS ketenagakerjaan sudah mengawasi dan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi hak tenaga kerja mereka.
Pelaku usaha dipersyaratkan harus memenuhi kewajiban mereka dengan karyawan yang telah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, sebagai syarat izin usaha dikeluarkan.
"Misalnya pelaku usaha yang sudah dikatakan besar, dan punya tenaga kerja belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," tukuknya.(ul)