14 Korban Penipuan Tiket Coldplay Lapor ke Bareskrim, Rugi hingga Hampir Rp30 Juta -->

Iklan Atas

14 Korban Penipuan Tiket Coldplay Lapor ke Bareskrim, Rugi hingga Hampir Rp30 Juta

Jumat, 19 Mei 2023

Kuasa hukum para korban penipuan tiket Coldplay, Zainul Arifin.



Jakarta  - Sebanyak 14 korban penipuan tiket Coldplay melapor ke Bareskrim Polri, Jumat (19/5/2023). Laporan diajukan kuasa hukum para korban yakni Zainul Arifin. Zainul menyebut para korban mengalami kerugian hingga mencapai hampir Rp30 juta.


"Kita mewakili kuasa hukum dari 14 orang korban dengan kerugian hampir Rp30 juta, dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket," kata Zainul di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. 


Dia menjelaskan, modus terduga pelaku yakni membuka jasa penitipan atau jastip tiket menggunakan media sosial Twitter, Instagram hingga Telegram. Para korban pun melakukan transaksi sesuai harga yang ditetapkan. Namun, penjual kemudian memblokir nomor telepon para korban,sebagaimana dikutip iNews.id.


"Jadi ada salah satu korban, itu dia melalui medsos Twitter, dia transfer (ke pelaku) Rp9 juta. Nggak tahunya tiketnya nggak didapatkan. Dia hubungi ternyata sudah diblok," ujar Zainul.


Zainul mengatakan, para korban memang kurang hati-hati dengan modus penipuan seperti ini. Mereka sangat ingin membeli tiket karena begitu menggemari band asal Inggris tersebut dan juga terpengaruh teman-temannya. "Pertama dia itu sangat ngefans. Kedua, pengaruh sosial karena teman-teman kantornya juga ikut nonton konser itu, maka dia pun harus ikut nonton konser itu. Jadi pengaruh sosial dan ngefans itu," kata Zainul. 


Dalam pelaporan itu, Zainul membawa sejumlah alat bukti seperti tangkapan layar bukti pembayaran tiket dan percakapan dengan pelaku. Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/106/V/2023/SPKT/BARESKRIM Polri tertanggal 19 Mei 2023. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 378 KUHP, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.(*)