Komentar |
| Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK) dinilai kurang transparan dalam menangani pemilu hari Minggu lalu. |
Istanbul - Badan Pemilu Tinggi Turki (YSK) dinilai kurang transparan dalam menangani pemilu hari Minggu lalu. Selain itu, liputan media pemerintah dinilai bias tentang kontes politik tersebut.
Hal itu disampaikan pengamat dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) pada konferensi pers oleh misi pengamatan bersama dari Kantor OSCE untuk Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR), Majelis Parlemen OSCE (OSCE PA) dan Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE).
OSCE menyebut, Presiden Recep Tayyip Erdogan dan partai-partai yang berkuasa menikmati keuntungan sebagai petahana. Sementara partai-partai oposisi menghadapi kondisi kampanye yang tidak setara.
“Saya mencatat bahwa pekerjaan kantor pemilu kurang transparan, serta bias yang luar biasa dari media publik dan pembatasan kebebasan berbicara,” kata kepala misi pemantauan pemilihan ODIHR, Duta Besar Jan Petersen, sebagaimana dikutip iNews.id.
Dia mengatakan, pemilihan umum secara umum berlangsung damai meskipun ada sejumlah insiden. YSK telah bekerja dengan efisien. Delegasi juga memuji jumlah pemilih yang tinggi dan menyatakan itu adalah indikator yang jelas dari semangat demokrasi yang kuat. Namun demikian, ada yang masih kurang dalam penanganan penyelenggaraan pilpres dan pemilu legislatif Turki.
“Proses penanganan pengaduan di semua tingkat penyelenggara pemilu kurang transparan dan keputusan YSK yang dipublikasikan umumnya tidak cukup beralasan,” demikian laporan Misi Pemantau Pemilu Internasional.
YSK mengonfirmasi putaran kedua digelar 28 Mei antara Erdogan dan saingan oposisi Kemal Kilicdaroglu. Pasalnya, tidak ada kandidat yang mendapatkan ambang batas 50 persen untuk menang dalam pemilihan presiden.
Dari 99 persen kotak suara dihitung, Erdogan memimpin dengan 49,4 persen suara, sementara pesaingnya mencapai 44,96 persen. Dalam pemungutan suara parlemen, Aliansi Rakyat termasuk partai AKP Erdogan tampaknya memimpin mayoritas.
"Demokrasi Turki terbukti sangat tangguh. Pemilihan ini memiliki jumlah pemilih yang tinggi dan menawarkan pilihan nyata. Namun, Turki tidak memenuhi prinsip dasar untuk mengadakan pemilihan yang demokratis," kata ketua delegasi PACE, Frank Schawabe. Dia meminta pemerintah Turki untuk memastikan kebebasan pers.
Bahwa liputan yang menguntungkan Erdogan dan partai yang berkuasa seimbang dengan penyensoran. Selain itu, intimidasi yang meluas dihadapi oleh Partai Kiri Hijau (YSP) yang pro-Kurdi, tanpa mengatakan siapa yang bertanggung jawab. Beberapa politisi oposisi juga dikenai pembatasan.
Delegasi meminta pihak berwenang untuk mengambil langkah konkret untuk menjamin jumlah pemilih yang lebih tinggi di kota-kota yang terkena dampak gempa besar.(*)