Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, Dessy Adin memaparkan hal yang terkait tugas dan kinerja badan yang dipimpinnya kepada sejumlah mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Selasa (9/05/2023).
Dalam penjabarannya soal BPKP, Dessy mengatakan kalau laporan hasil pengawasan yang dilakukan BPKB Provinsi Sumbar langsung disampaikan ke presiden.
"Data bersifat intern yang langsung disampaikan ke presiden, bukan ke wartawan," pungkasnya saat memberi kuliah umum, BPKP Goes to Campus dengan moderator
Ika Sari Wahyuni
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand yang digelar di Convention Hall Unand.
Ia juga menekankan bahwa antara BPKP dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau SPI (Satuan Pengawas Intern) memiliki tanggung jawab yang berbeda, begitupun dengan dasar hukum dan SDM, hingga pemilihan pimpinannya.
"Kalau kepemimpinan di BPKP diangkat dan diberhentikan oleh presiden," tukasnya.
Selain pengawasan, BPKP juga melakukan audit, evaluasi hingga monitoring hal yang terkait dengan objek pemeriksaan, yakni keuangan negara yang digunakan untuk pembangunan dan sebagainya.
BPKP pun pada tahun sebelumnya juga melakukan pengawasan terhadap hal terkait penanganan Covid-19. Seperti misalnya pengawasan terhadap biaya PCR dan sejenisnya.
"Pengawasan saat Covid-19, tes PCR biayanya ada yang sampai Rp.25 juta. Setelah kita review, memang harganya berbeda-beda. Hingga kemudian, diputuskan standar tertinggi biaya tes PCR sekitar Rp.275 ribu," ulasnya.
Dia juga mengaku melakukan kolaborasi dengan pihak di daerah agar bisa mengoptimalkan pengawasan. Selain itu, juga sudah dibuat sistem keuangan desa dengan menggunakan aplikasi yang bisa mengawasi aparat kepala desa.
"Kita kolaborasi karena tidak bisa masuk ke semua pelosok kawasan desa," katanya.
Dalam kuliah umum dengan tema "Kolaborasi Mengawal Akuntabilitas untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan" itu, lebih lanjut Dessy menyebutkan, kalau Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar juga memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk magang di badan tersebut.
Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat Dessy Adin mengatakan, kuliah umum ini, juga merupakan rangkaian dari kegiatan BPKP dalam rangka memperingati HUT ke-40 Tahun 2023 yang digelar secara serentak pada berbagai Provinsi di Indonesia....
Dengan kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan atas peran dan kontribusi BPKP, dalam meningkatkan stakeholder awareness dan engagement di kalangan akademisi. "Tak hanya itu, namun juga sebagai media dalam menjalin sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan pengawasan yang adaptif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelas Dessy.
Sebelumnya, dalam sambutannya pada kegiatan itu, Wakil Rektor IV Unand mengatakan kehadiran Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar ini bermanfaat bagi mahasiswa terutama soal pengawasan keuangan negara.
"Instusi pengawasan tidak terpetakan mahasiswa. BPKP seringkali kurang dipahami, karena belum tersosialisasi baik," katanya.
Dia berharap kuliah umum yang disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar bisa memberikan pencerahan terkait pengawasan, audit dan sejumlah tugas yang dikerjakan Perwakilan BPKP Provinsi.
"Kami harapkan kuliah umum bisa mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari kuliah umum ini. Bagaimana dunia audit, dan juga pengawasan internal," pungkasnya. (*)