Komentar |
| Andrei Rudenko memberikan apresiasi atas usulan perdamaian dari Indonesia |
Moskow - Proposal perdamaian yang diajukan Indonesia untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina disambut Moskow. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyampaikan 5 usulan perdamaian di forum IISS Dialog Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko mengatakan, negaranya memberikan apresiasi kepada negara lain yang mengusulkan perdamaian.
“Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai,” kata Rudenko, kepada kantor berita TASS, sebagaimana dikutip iNews.id.
Dia mengaku belum menerima salinan proposal damai tersebut secara resmi dari Indonesia, namun telah membacanya melalui laporan media.
Prabowo menyampaikan lima usulan damai dalam forum yang juga dihadiri delegasi dari Ukraina tersebut.
Adapun lima usulan perdamaian dari Indonesia adalah:
Pertama, gencatan senjata atau penghentian permusuhan di wilayah yang saat ini terlibat konflik.
Kedua, pembentukan zona demiliterisasi di mana kedua pihak mundur sejauh 15 km dari posisi terdepan masing-masing.
Ketiga, pembentukan pasukan pemantau dan penjaga perdamaian oleh PBB. Pasukan diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB, terdiri atas kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Kelima, PBB mengorganisasi dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina menolak proposal perdamaian, terutama menyoroti usulan referendum dan pembentukan zona demiliterisasi. Namun Kemlu Ukraina menyatakan rasa penghargaan atas upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik dengan Rusia.
“Kami menghargai perhatian Indonesia terhadap pemulihan perdamaian di Ukraina, tapi tidak ada wilayah yang diperebutkan oleh Ukraina dan Rusia yang mengharuskan diadakannya referendum,” kata Juru Bicara Kemlu Ukraina, Oleg Nikolenko.
Negaranya, lanjut dia, juga menolak usulan gencatan senjata serta pembentukan zona demiliterisasi kedua negara. (*)