Komentar |
| Suasana rapat koordinasi pengendalian harga secara daring di balaikota Padang Panjang. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Sebanyak 33 daerah menerima Insentif Fiskal Kinerja yang dinilai berhasil dalam pengendalian inflasi daerah periode I-2023 dari pemerintah pusat.
Insentif diserahkan secara daring dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (31/7) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dari Kota Padang Panjang rakor diikuti Sekdako, Sonny Budaya Putra bersama instansi terkait di ruang VIP balakota setempat.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemberian insensif bertujuan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.
"Ini sebagai bentuk penghargaan pada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi, serta untuk memacu daerah-daerah lain agar semakin meningkatkan kinerjanya," jelas Tito.
Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdako Padang Panjang, Putra Dewangga, S.S, M.Si menyampaikan, Pemko Padang Panjang akan terus berkomitmen dan melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi di antaranya dengan meningkatkan kerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, TTIC (Toko Tani Indonesia Center) Sumbar dan daerah penghasil pangan. Mengintensifkan pemantauan harga dan pelaporan, perencanaan dan penganggaraan kegiatan pengendalian inflasi dalam APBD 2024 serta merealisasikan BTT," jelasnya.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang untuk Minggu ke empat Juli ini sebesar -0,069 atau berfluktuasi sangat rendah (penurunan).
"Komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi adalah beras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Secara umum harga-harga 51 komoditi relatif stabil.
Fluktuasi harga terjadi pada pada 10 komoditi dengan satu komoditi yang mengalami kenaikan yaitu wortel," jelasnya. (syam)