Komentar |
| ilustrasi |
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kebocoran data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
Sebelumnya, beredar dugaan bahwa terjadi kebocoran data kependudukan sebanyak 337 juta data di Ditjen Dukcapil. Data tersebut meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan bahkan nomor Akta Lahir dan Nikah.
"Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat online yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini," ungkap Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam keterangan resminya yang dikutip pada Rabu (19/7/2023).
Teguh menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bahkan, langkah mitigasi preventif dan audit investigasi terkait dugaan kebocoran data kependudukan telah dilakukan.
"Kami ingin menyampaikan bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri, bersama dengan BSSN dan pihak terkait lainnya, telah melaksanakan tindakan mitigasi preventif dan audit investigasi dengan cepat," ujar Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menyatakan bahwa proses investigasi masih terus berlanjut, termasuk memastikan bahwa audit investigasi dan mitigasi preventif telah dilaksanakan sejak beredarnya kabar tersebut. Ia juga menegaskan bahwa data yang diduga bocor tidak sama dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil.
"Proses audit investigasi masih berlangsung untuk mengungkap dugaan kebocoran, termasuk pada database yang ada di tingkat kabupaten/kota, serta langkah mitigasi preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," tandasnya.(des)