Komentar |
| Koperasi Petani Bisa Buat Pabrik CPO dan Produksi Minyak Goreng Sendiri. |
Jakarta - Pemerintah sedang mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur koperasi petani sawit. Lewat regulasi tersebut, pemerintah memfasilitasi para koperasi petani sawit untuk mendirikan pabrik sendiri dalam memproduksi CPO maupun minyak makan merah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, hal ini merupakan upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para petani swadaya. Sehingga mereka bisa memanen dan memproduksi sendiri hasil panen sawit miliknya dan tidak menjualnya dalam bentuk mentah.
"Memang ada keterlambatan, tapi sudah kita antisipasi, mudah mudahan bulan ini bisa kita resmikan pilotingnya. Kami sedang siapkan Perpres untuk seluruh koperasi petani sawit bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah," ujar Teten, Jakarta, Senin (10/7/2023), sebagaimana dikutip Okezone.com.
Di samping itu, kebijakan ini bagian dari percepatan proses hilirisasi untuk sektor CPO. Di mana program hilirisasi mineral yang tengah berlangsung.
Sebab hilirisasi akan berdampak lebih luas, bukan sekedar menyumbang devisa negara, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani sawit swadaya.
"Ini tidak akan mengganggu bisnis besar, karena ini kan tetap pebinis besar bikin minyal goreng, kalau untuk koperasi minyak makan merah, itu target pasarnya justru penduduk di sekitar pabrik, kalau kita sudah hitung, dengan luas 1.000 hektare, bisa memproduksi 10 ton minyak merah perhari, setelah kkta hitung bisa diserap oleh penduduk di dua kecamatan," lanjutnya.
Lanjut Teten, pemerintah akan membatasi para korporasi besar intuk menambah luasan lahan sawit. Hal itu bertujuan agar proses hilirisasi bisa dipercepat.
Karena dengan tidak adanya pembukaan lahan baru, diharapkan mampu mendorong korporasi besar untuk mengolah CPO-nya sehingga tidak menjualnya dalam bentuk barang mentah.
"Kalau ini di hilirisasi memberikan dampak ekonomi yang besar, saat ini membangun CPO dan Minyak goreng, kita mendorong hilirisasi, maka pak Jokowi tidak lagi memberikan izin perluasan kebun untuk sawit, itu untuk mendorong agar tidak memperbesar bisnis dengan memperluas lahan, tapi produksi," kata Teten.
"Makanya pak presiden ingin mendorong, agar industri besar ini tidak hanya memproduksi CPO dan minyak goreng, masa dari dahulu itu itu saja, pak presiden ingin ada hilirisasinya, selain mineral, termasuk hilirisasi CPO," pungkasnya.(*)