Komentar |
| Pembangunan IKN Nusantara |
Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp49 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Indonesia.
Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini akan dialokasikan untuk berbagai sektor. Sektor infrastruktur jalan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp17,24 triliun, sedangkan infrastruktur jembatan akan mendapatkan Rp2,68 triliun. Selain itu, dana sebesar Rp11,86 triliun akan dialokasikan untuk infrastruktur IKN (Indonesia Kawasan Nusantara), sedangkan sebesar Rp3,75 triliun akan digunakan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, dan off pavement.
Tidak hanya itu, terdapat juga alokasi dana sebesar Rp0,68 triliun untuk pembangunan jembatan gantung. Selain itu, sebesar Rp4,56 triliun akan digunakan untuk meningkatkan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 kilometer. Dana sebesar Rp0,42 triliun akan dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas melalui flyover, underpass, dan terowongan dengan total panjang 1.483 meter. Pemeliharaan jalan dan jembatan nasional akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp5,42 triliun, sementara dana sebesar Rp2,39 triliun akan digunakan untuk dukungan manajemen.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI pada hari Selasa (4/7/2023), Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2024. Hal ini terkait dengan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Hedy mengatakan, "Kita akan mencoba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 triliun belum mencakup penugasan yang diatur dalam Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN."
Selain itu, Hedy juga menyebutkan bahwa penugasan pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1, dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 juga belum termasuk dalam pagu indikatif yang diberikan.
Pada kesempatan yang sama, Hedy juga memaparkan realisasi anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan Kementerian PUPR yang telah mencapai 29,04% hingga bulan Juli 2023. Sedangkan progress keuangan pada TA 2023 mencapai Rp14,75 triliun atau 26,08% dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 triliun.
Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan beberapa proyek, antara lain jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur, Jalan Prigi – Klatak – Brumbun di Jawa Timur, dan Balige By Pass di Kawasan Strategis Danau Toba. Selain itu, Jembatan Kretek 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jembatan Tukad Bindu di Bali juga telah selesai dibangun.
Sementara itu, proyek-proyek yang sedang berlangsung meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, dukungan jalan perbatasan dan akses PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, serta pembangunan flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga sedang merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia.(*)