Komentar |
| Wabup Richi Aprian jadi narasumber Rakor TKPD Sumbar |
Padang, fajarsumbar.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansarullah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Sumbar, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), di Auditorium Gubernuran Padang, Kamis (20/7).
Dikesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dianggap berhasil menekan angka kemiskinan, yang dinobatkan 5 besar Kabupaten/Kota terendah di Sumbar tahun 2022 lalu.
Selaku Ketua TKPD kabupaten Tanah Datar, pada Rakor tersebut Wakil Bupati Richi Aprian pun dipercaya sebagai motivator dalam keberhasilan menekan angka kemiskinan.
Saat pemaparan dihadapan seluruh peserta Rakor, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian di dampingi Kepala Bappeda Alfian Jamra menyampaikan, bahwa keberhasilan pemerintah Tanah Datar menekan angka kemiskinan, berkat koordinasi antar instansi dan dukungan dari semua pihak, serta yang terpenting adalah kerja tim.
Wabup Richi katakan , strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Tanah Datar yaitu pertama melakukan valid data terkait dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin atau jaringan pengaman sosial, Kedua meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, ketiga Penurunan jumlah kantong kemiskinan dan empat mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
"Alhamdulillah empat strategi ini berhasil menekan angka kemiskinan di Tanah Datar atas komitmen pimpinan daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dan berkat sinergi seluruh organisasi perangkat daerah serta seluruh pihak dan ini akan terus berlanjut," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan pemerintah Provinsi Sumbar dalam menuntaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem sesuai Amanat Presiden, pada tahun 2024 nanti adalah menjadi 0 persen. Untuk itu Ia meminta kesungguhan dan graduasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumbar, dengan menyatakan komitmen bersama.
"Dari Kabupaten/Kota di Sumbar, ada yang berhasil menekan angka kemiskinan, namun masih ada juga yang masih perlu perhatian, untuk mencari penyebab terjadinya dan solusi kedepannya. Untuk itu diharapkan komitmen bersama hingga 0 persen, sesuai Amanat Presiden dan sesuai yang di amanahkan dalam UUD 1945 pasal 34,yang menyatakan secara jelas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar Medi Suwandi laporkan kegiatan rakor dilaksanakan selama dua hari Kamis dan Jumat tanggal 20 dan 21 Juli 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran dan besoknya bimbingan teknis, dengan tema "Penguatan Strategi Percepatan Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi", dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. (F12)