Komentar |
| Dishub DKI tak akan menerapkan ganjil genap 24 jam |
Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, telah memastikan bahwa usulan kebijakan ganjil genap 24 jam tidak akan diimplementasikan. Menurut Syafrin, langkah tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat.
"Jakarta belum akan menerapkan kebijakan ganjil genap 24 jam," ujar Syafrin Liputo kepada wartawan pada Rabu (30/8/2023).
Syafrin menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan dampak terhadap kegiatan warga yang melintasi jalan.
"Kita harus memperhatikan bahwa banyak kegiatan lain yang akan terdampak jika kebijakan ganjil genap 24 jam diterapkan. Ini adalah aspek yang harus dianalisis ketika kita akan menerapkan ganjil genap. Pada beberapa waktu tertentu, ada kebutuhan sektor lain yang tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap hanya diterapkan pada pagi hari, saat jam sibuk tertinggi, dan juga sore hari," terangnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa sistem ganjil genap yang ada saat ini telah melalui pertimbangan matang.
"Kita sekarang berfokus pada sistem yang sudah berjalan. Ide untuk ganjil genap 24 jam memang bagus, namun perlu pertimbangan yang matang sebelum diterapkan," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mendesak pemerintah daerah untuk segera menerapkan sistem ganjil genap selama 24 jam. Dia berpendapat langkah ini dapat membantu mengatasi kemacetan dan polusi udara.
"Saya berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi langkah yang telah diambil selama beberapa hari ini. Jika evaluasinya terbukti bermanfaat dalam mengurangi polusi udara, maka sistem ganjil genap 24 jam segera diterapkan," ucap Ida kepada wartawan pada Kamis (24/8/2023).
Ida mengamati bahwa sistem ganjil genap saat ini hanya berlaku selama jam-jam sibuk. Oleh karena itu, dia mendorong agar kebijakan tersebut diterapkan selama 24 jam.
"Namun, kebijakan ini sebaiknya diterapkan 24 jam agar benar-benar dapat mengurangi dampak polusi. Kita semua tahu bahwa polusi udara paling banyak disumbangkan oleh kendaraan bermotor. Kemacetan tidak pernah selesai, dan anggaran untuk solusi ini dapat diambil dari Biaya Transportasi Tambahan (BTT) yang sudah ada, seperti yang kita lakukan selama pandemi," tegasnya.(des)