Komentar |
| Enam wilayah di Kabupaten Bogor mengalami kekeringan |
Jakarta - Kabupaten Bogor menghadapi masalah kekurangan pasokan air bersih di beberapa wilayahnya akibat penurunan intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir karena musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menyatakan bahwa bukan kekeringan yang terjadi, tetapi terjadi kekurangan air bersih.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Asep Sulaeman, menjelaskan bahwa keenam kecamatan yang mengalami kekurangan air bersih adalah Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Cisarua. Di Kecamatan Cisarua, ini adalah kali pertama wilayah tersebut mengalami situasi kekurangan air bersih.
"Air tanah yang tersedia berada dalam lapisan dangkal. Jadi ketika curah hujan turun, ketersediaan air dari air tanah dangkal menjadi terpengaruh," jelas Asep. Oleh karena itu, pihak berwenang berupaya untuk selalu siaga menyediakan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Upaya ini melibatkan kolaborasi dengan pihak lain karena terbatasnya jumlah truk tangki untuk distribusi air.
"Kami menjalin kerjasama dengan dinas terkait untuk memastikan pasokan air bersih dari sumber-sumber lain. Jika ada pihak swasta yang ingin berkolaborasi, kami terbuka untuk kerjasama. Prioritas dalam proses penyaluran air bersih ditentukan berdasarkan daerah mana yang paling membutuhkan," tambahnya.
Selain itu, Asep juga mengimbau kepada warga tentang bahaya cuaca kemarau, seperti risiko kebakaran. Pihak berwenang melibatkan aparat wilayah dalam upaya mengantisipasi kemungkinan kejadian kebakaran. "Kami telah melatih banyak potensi rawan di wilayah ini dan semua terlibat. Terutama terkait kebakaran hutan dan lahan, perlu diingatkan dan diwaspadai. Ini adalah hal yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat," tegasnya.
Dalam menghadapi situasi krisis air bersih akibat kemarau ini, pihak berwenang terus berupaya untuk memastikan pasokan air bersih bagi warga terdampak dan bekerja sama dengan berbagai pihak demi penanggulangan masalah tersebut.(des)