Komentar |
| ilustrasi |
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan harga daging di bawah angka Rp100 ribu per kilogram pada bulan Maret 2024. Target tersebut diungkapkan oleh Menteri Luhut saat melakukan kunjungan resmi ke Brasil sebagai langkah konkret hasil dari pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (@jokowi) dan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang berlangsung di Hiroshima, Jepang.
Dalam kunjungan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan membahas berbagai aspek kerjasama, terutama terkait pengembangan peternakan dan pasokan daging di Indonesia. Rencananya, Indonesia tidak hanya akan mengimpor daging sapi dari Brasil, tetapi juga akan mengimpor sapi pejantan serta anak sapi untuk program pembiakan di dalam negeri.
Langkah ini diambil dengan tujuan agar Indonesia memiliki tiga sumber utama pasokan daging sapi, selain Australia dan India yang telah lama menjadi pemasok utama daging ke tanah air.
Dalam pernyataannya, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Brasil, Afrika Selatan, dan Kenya akan menjadi negara-negara mitra penting dalam rencana ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mewujudkan swasembada daging.
"Saya berharap upaya ini sedikit membantu mewujudkan cita-cita kami untuk swasembada daging dalam beberapa tahun ke depan, dan pada bulan Maret 2024 nanti kita sudah bisa melihat harga daging berada di bawah Rp 100.000,- per kg," katanya seperti yang dikutip dari akun resmi Instagramnya, @luhut.pandjaitan, pada Rabu (16/8).
Luhut juga menambahkan, "Jika harga daging sapi semakin terjangkau, kita akan melihat masyarakat lebih mampu mengonsumsi makanan bergizi tanpa merogoh kocek terlalu dalam."
Selain membahas impor daging, dalam kesempatan tersebut Luhut Binsar Pandjaitan juga berbicara tentang potensi kemitraan di bidang kehutanan. Mengingat kedua negara, Brasil dan Indonesia, memiliki hutan tropis yang luas, Luhut mengusulkan perluasan kemitraan dengan melibatkan Republik Demokratik Kongo dalam kerjasama trilateral. Langkah ini diharapkan dapat menguatkan solidaritas negara-negara pemilik hutan dan berkontribusi signifikan dalam mengatasi perubahan iklim.(des)