Komentar |
| Presiden Joko Widodo |
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 beserta Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR pada Rabu (16/8). APBN 2024 ini merupakan rencana keuangan terakhir dalam masa pemerintahan Jokowi.
Pada APBN 2023, pemerintah telah menetapkan prioritas utama anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan persiapan pemilihan umum (pemilu).
Tidak hanya itu, APBN 2023 juga difokuskan pada kelanjutan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pengembangan ekonomi berbasis ramah lingkungan.
Defisit APBN 2023 diperkirakan mencapai Rp598,2 triliun atau 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan direncanakan mencapai Rp2.463 triliun, sedangkan belanja negara dianggarkan sekitar Rp3.061 triliun.
Namun, hingga akhir Juli 2023, APBN mencatat surplus sebesar Rp153,5 triliun atau 0,72 persen dari PDB. Sementara itu, surplus keseimbangan primer mencapai Rp394,5 triliun.
Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, di luar pembayaran bunga utang. Surplus APBN ini berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp1.614,8 triliun.
Pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4,1 persen secara tahunan (YoY) dan mencapai 65,6 persen dari target APBN 2023. Sementara itu, belanja negara juga tumbuh 1,2 persen YoY menjadi Rp1.461,2 triliun.
Mengingat ini merupakan APBN terakhir dalam masa pemerintahan Jokowi, beberapa target yang belum tercapai harus diperhitungkan dengan matang. Beberapa target, seperti pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio Gini yang lebih baik, masih harus ditindaklanjuti.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, meyakini bahwa Jokowi tidak akan mengubah platform dan fokus keuangan pemerintahnya untuk APBN 2024. Terlebih lagi, ini adalah APBN terakhirnya.
"Maka fokus Jokowi akan diarahkan untuk mematangkan legasinya, yakni infrastruktur dan hilirisasi," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (15/8).
Pada APBN 2024, fokus akan tetap diberikan pada pembiayaan subsidi dan penambahan biaya untuk proyek-proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), LRT, IKN, pelabuhan, dan bandara.
Ronny juga menyebut bahwa peningkatan belanja pegawai akan menjadi pilihan sulit bagi Jokowi, karena harus dipertimbangkan dengan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berlangsung.
Menurut Ronny, Jokowi tidak punya waktu lagi untuk meraih target-target yang pernah dijanjikannya, sehingga fokusnya akan diarahkan pada program-program andalan yang dapat diselesaikan atau memiliki pijakan kuat.
APBN 2024 juga diharapkan tetap mendorong stimulus ekonomi yang berkualitas, dengan indikator makro ekonomi yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik, serta tetap konsisten pada program-program pembangunan yang telah dicanangkan.(dj)