Komentar |
| Rapat koordinasi satrategi akurasi data penerima bantuan sosial. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Setiap Organisasi perangkat adalah (OPD) diwanti-wanti untuk berhati-hati dalam pendataan dan pengusulan nama penerima bantuan sosial (bansos).
“Kroscek dengan baik, pastikan setiap penerima bansos memang layak untuk menerima bantuan. Jangan sampai berbagai program bansos yang dikelola terjadi diterima orang yang sama. Ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan bahkan tidak tepat sasaran," kata Sekdako Padang Panjang, Sonny Budaya Putra usai mengikuti Rakor Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial (Bansos) secara virtual di balaikota Padang Panjang, Selasa (5/9) yang dikuti OPD terkait
Dalam rakor itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebutkan berdasarkan evaluasi 2022, di sejumlah daerah masih terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah meninggal dunia, terindikasi ASN, TNI-Polri, terdaftar di AHU dan memiliki upah di atas UMK.
Menanggapi masalah tersebut, setiap daerah diminta Mensos Risma untuk melaksanakan pemadanan data daerah dengan dengan Dinas Dukcapil, BPJS, PLN, BKN, PKH, dan Kemendikbud Ristek.
Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri berharap, setiap daerah untuk dapat segera menindaklanjuti hal tersebut sehingga persoalan ini dapat segera terselesaikan.
“Kami harap kepada pemerintah aerah bisa menyiapkan data terbaik, sehingga bansos dapat tepat sasaran," harapnya. (syam)