Komentar |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani Jelaskan soal Postur UU APBN 2024 |
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan bahwa postur Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp522,8 triliun, setara dengan 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"DPR dalam hal ini telah menyetujui bahwa defisit APBN sebesar Rp522,8 triliun," ujar Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, seperti dilaporkan Antara, Selasa (19/9/2023).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa arsitektur APBN 2024 disusun dalam konteks ekonomi dan asumsi dasar yang terus mengalami perubahan. Meskipun demikian, pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan mengenai beberapa asumsi dasar, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, laju inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS, harga minyak mentah $82 per barel, lifting minyak bumi 635 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari, serta tingkat suku bunga sebesar 6,7% untuk tenor 10 tahun.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa dalam RUU APBN tersebut, pendapatan negara disetujui sebesar Rp2.802,29 triliun, meningkat sekitar Rp20 triliun dari usulan sebelumnya. Sementara itu, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,11 triliun, dengan total anggaran belanja tertinggi terdapat pada non kementerian atau lembaga (K/L), yaitu sekitar Rp1.377 triliun, yang mengalami kenaikan dari angka sebelumnya sebesar Rp1.359 triliun.
"Kenaikan dalam belanja non K/L, terutama terkait dengan pembayaran pensiun yang meningkat sebesar 12 persen, karena sudah tiga tahun tidak ada perubahan," jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani menginformasikan bahwa dalam rincian belanja non K/L, anggaran subsidi juga mengalami peningkatan, terutama karena perubahan harga minyak dunia yang saat ini mencapai $95 per barel. Menurutnya, fluktuasi harga minyak harus terus dipantau karena akan memengaruhi besaran belanja non K/L, termasuk subsidi dan kompensasi.
Adapun jumlah subsidi energi dalam postur RUU APBN 2024 adalah sekitar Rp189 triliun, dengan rincian subsidi untuk BBM jenis tertentu dan LPG 3 kg sekitar Rp113,27 triliun, serta subsidi listrik sekitar Rp75,83 triliun.
RUU APBN 2024 akan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (21/9/2023) mendatang.(des)