Komentar |
| ilustrasi |
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan bonus sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik, atau berada di bawah tingkat nasional sebesar 3 persen.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara pada Kamis (31/8).
"Akan diberikan pemenang dan nominasi TPID award hari ini, dan ini akan diberi insentif oleh Menteri Keuangan sebesar Rp1 triliun oleh Presiden tahun ini," kata Airlangga dalam sambutannya.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa besaran bonus ini akan meningkat di tahun-tahun berikutnya, meskipun nilai pastinya belum diputuskan.
"Bonus ini akan diberikan secara bertahap, dan untuk tahun 2024, angka pastinya belum diumumkan oleh Menteri Keuangan, tetapi dijamin akan lebih tinggi dari Rp1 triliun," jelas Airlangga.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyoroti prestasi positif Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Pada bulan Juli, inflasi berhasil terkendali di angka 3,08 persen (yoy).
Capaian positif ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Argentina yang mencapai 113 persen, Turki 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika Serikat 3,2 persen pada periode yang sama.
Menurut Presiden Jokowi, tingginya tingkat inflasi akan merusak pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan jika pertumbuhannya kuat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga di masyarakat sangat penting.
"Inflasi adalah hal yang penting. Pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5 persen, tetapi jika inflasi mencapai 9 persen, maka hasilnya tetap negatif," jelasnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia berkat koordinasi antara berbagai pihak. Hal ini tidak hanya melibatkan kebijakan moneter dari bank sentral, tetapi juga kerjasama dengan pemerintah dari segi fiskal hingga pemantauan langsung di lapangan.
Tindakan ini dianggap sebagai langkah unik yang hanya ditemukan di Indonesia, sementara negara lain umumnya hanya mengandalkan bank sentral untuk mengendalikan inflasi melalui suku bunga dan nilai tukar.
"Di negara mana pun, pengendalian inflasi biasanya hanya melibatkan satu entitas, yaitu bank sentral. Namun, kita, misalnya, dari Bank Indonesia, mengendalikan inflasi melalui berbagai cara, seperti kebijakan moneter, fiskal, dan pemantauan langsung di lapangan," tambahnya.(des)