Komentar |
| Prabowo Subianto. |
Jakarta - Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, merespons dengan sikap santai terhadap laporan mengenai kerja sama antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu hasil kesepakatan dalam kerja sama ini adalah penunjukan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama Anies Rasyid Baswedan.
"Dalam kerangka demokrasi yang kita anut, kami melaksanakan musyawarah dan bernegosiasi. Saat ini, saya belum memperoleh informasi detail mengenai rencana pasangan Anies-Muhaimin," kata Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Kamis (31/8/2023) malam.
"Saya yakin ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Kita semua terlibat dalam proses musyawarah dan negosiasi yang wajar dan damai," tambahnya.
Sebelumnya, Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa Partai Nasdem dan PKB telah meresmikan kerja sama tanpa melibatkan partai lain. Langkah ini diambil pada Rabu (30/8/2023).
"Kami mendapatkan konfirmasi dari perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik dengan Partai Nasdem dan PKB, sebagai bagian dari upaya membangun pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ungkap Riefky dalam pernyataannya pada Kamis (31/8/2023).
Riefky menegaskan bahwa keputusan ini diambil oleh Partai Nasdem atas inisiatif dari Ketua Umumnya, Surya Paloh.
Partai Demokrat sudah melakukan konfirmasi terhadap informasi tersebut kepada Anies, dan kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Walaupun demikian, Partai Demokrat terpaksa harus menerima keputusan ini.
Partai Demokrat akan mengadakan rapat Majelis Tinggi yang akan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas situasi ini. Pasalnya, keputusan terkait kandidat presiden (Pilpres) 2024 akan diambil oleh lembaga ini.
Riefky menyatakan, "Seri peristiwa yang terjadi mencerminkan pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pelanggaran terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh tiga partai politik, serta ingkar janji terhadap komitmen yang pernah diungkapkan oleh calon presiden Anies Baswedan, yang sebelumnya telah diberi mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan.(ab)