PELNI Ajukan Penyertaan Modal Negara Rp3 Triliun untuk Beli Kapal Baru -->

Iklan Cawako Sawahlunto

PELNI Ajukan Penyertaan Modal Negara Rp3 Triliun untuk Beli Kapal Baru

Selasa, 19 September 2023
PELNI ajukan PMN BUMN


Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3 triliun untuk tahun 2024. PMN tersebut akan digunakan untuk membeli dua kapal baru dengan jenis kapal two in one, dimana harga satu kapalnya mencapai sekitar Rp1,5 triliun.


"Dana sebesar Rp3 triliun ini akan kami alokasikan untuk pembelian dua kapal penumpang," ungkap Direktur Utama PELNI, Tri Andayani, yang akrab disapa Anda, saat berbicara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/9/2023).


Kapal two in one yang dimaksud oleh Anda merupakan jenis kapal yang dapat digunakan baik sebagai kapal penumpang maupun kapal kontainer. Kapal ini memiliki kemampuan menampung hingga 1.000 penumpang dan 75 kontainer, dengan spesifikasi panjang sekitar 100 meter dan tinggi 18 meter.


Kebutuhan akan pembelian kapal baru ini muncul karena sebagian besar dari 14 kapal yang dimiliki oleh PELNI sudah berusia antara 15 hingga 30 tahun, sehingga perlu adanya penggantian kapal untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan.


Andayani menjelaskan bahwa permintaan PMN ini juga dikarenakan PELNI adalah satu-satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayaran kapal penumpang yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui skema Pelayanan Sosial Umum (PSO).


Saat ini, PELNI mengoperasikan 101 kapal yang melayani 357 pelabuhan, mencakup sekitar 52 persen dari total pelabuhan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan rute pelayaran sebanyak 5.000 ruas dengan melayani sekitar 5 juta penumpang per tahun, serta mengangkut 16 ribu kontainer teus per tahun.


"Andayani menekankan bahwa manfaat dari usulan PMN ini pertama-tama adalah untuk mendukung program nawacita penguatan poros maritim, yang akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi terutama di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta memfasilitasi mobilitas masyarakat," ungkapnya.(des)