Komentar |
| Ilustrasi |
Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan kondisi sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan bahkan roboh di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah bangunan sekolah SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang roboh, serta bangunan SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura yang mengalami kerusakan serius.
Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menangani masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak memadai ini. Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Jumat (6/10/2023), Puan menyatakan, "DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah."
Menurut Puan Maharani, keberadaan bangunan sekolah yang tidak memadai merupakan tugas yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Dia juga menekankan bahwa insiden robohnya bangunan sekolah harus dijadikan peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan manajemen kualitas bangunan sekolah di seluruh Indonesia.
Puan mengungkapkan kekhawatirannya, menyebut bahwa banyak infrastruktur sekolah yang mungkin belum terungkap sepenuhnya, dan pemerintah harus melakukan inspeksi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah untuk memeriksa kelayakan bangunan dan fasilitas pendidikan lainnya. "Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," tambahnya.
Menurut Puan Maharani, pemerintah perlu merespons dengan cepat setiap keluhan dari sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunan mereka. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Selain tenaga pendidik yang berkualitas, fasilitas belajar yang memadai juga sangat penting dan perlu dibangun oleh pemerintah. Puan mengingatkan bahwa masalah ini lebih sering muncul di daerah pedesaan dan terpencil, sementara di kota-kota besar, bangunan sekolah yang rusak lebih jarang ditemui. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayah mereka yang memerlukan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, ada 21.983 sekolah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.
Salah satu fokus kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dalam anggaran Kemendikbudristek adalah pembangunan prasarana sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan, mulai dari tingkat PAUD hingga SLB. Puan juga meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memantau keadaan sekolah di wilayah mereka untuk memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi dengan baik.(des)