Komentar |
| Bupati Suhatri Bur sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan Implementasi SAKIP bagi OPD dan Perencana dilingkungan Pemdakab Padang Pariaman di Padang, Kamis 8 Februari 2024 (foto.doc.ikp) |
Padang - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Padang Pariaman terus melakukan upaya yang tiada henti kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat memahami dan menindaklanjuti urgensi dari kebijakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal demikian untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Pemdakab Padang Pariaman.
Sehingga evaluasi SAKIP ini tidak boleh hanya sekadar menjadi rutinitas, tetapi harus bisa memunculkan perubahan dan berdampak baik untuk masyarakat.
Demikian disampaikan Bupati Suhatri Bur ketika membuka dan sekaligus menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan Implementasi SAKIP bagi Kepala OPD dan usur perencana se-Padang Pariaman di Grand Zuri Hotel, Padang, Kamis, (8/2/2024).
Suhatri Bur menjelaskan, Pemdakab Padang Pariaman dari hasil evaluasi Menpan RB Pariaman menunjukan hasil implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu perbaikan komitmen dalam managemen kinerja.
"Untuk itu, maka perlu komitmen seluruh perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Sehingga kualitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi Pemdakab Padang Pariaman agar dapat meningkat dari waktu ke waktu. Juga, agar memperkuat perencanaan pada setiap OPD" harap Bupati Suhatri Bur.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Azwarman melaporkan kegiatan implementasi ini dilaksanakan tindaklanjut dari surat Menpan RB RI Nomor B/190/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023.
Ia menyebut, selama rangkaian kegiatan ini, kita akan didampingi langsung Tim dari Kemenpan RB RI.
"Adanya pendampingan dari Tim Kemenpan RB selama rangkaian kegiatan ini, demi kesempurnaan dokumen SAKIP yang akan kita lahirkan" jelasnya.
Azwarman menambahkan, kegiatan yang di laksanakan selama 3 (tiga) hari ini, diikuti Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan seluruh Kepala OPD beserta unsur perencana pada masing masing Perangkat Daerah.(rsaco).