Komentar |
| Tarif Listrik dan BBM Tidak Naik sampai Juni 2024. |
Jakarta - Pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024.
“Keputusan ini diambil dalam sidang kabinet paripurna, di mana diputuskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik dan BBM hingga Juni 2024, termasuk yang bersifat subsidi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti yang dikutip dari Antara, Senin (26/2/2024), di Jakarta.
Airlangga menjelaskan bahwa keputusan ini menjadi salah satu faktor penyebab perluasan target defisit fiskal APBN 2024 yang mencapai 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dikarenakan subsidi untuk mencegah kenaikan harga listrik dan BBM memerlukan alokasi anggaran tambahan baik untuk PT Pertamina maupun PT PLN.
“Ini akan memerlukan alokasi anggaran tambahan baik untuk Pertamina maupun PLN, dan dana tersebut kemudian akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun melalui pelebaran defisit anggaran pada tahun 2024, yakni antara 2,3 hingga 2,8 persen. Ke depannya, dalam kerangka yang sama, antara 2,4 hingga 2,8 persen, ini menjadi realistis,” jelasnya.
Selain subsidi listrik dan BBM, Menko Airlangga menambahkan bahwa perluasan defisit APBN juga disebabkan oleh penambahan alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp26 triliun.
Menurutnya, peningkatan alokasi subsidi diperlukan untuk menjaga tingkat produksi padi di tengah ancaman El Nino. Selain itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dengan anggaran Rp11 triliun juga berkontribusi pada peningkatan defisit APBN 2024.
"Alokasi pupuk subsidi biasanya sekitar 8-7 juta ton, dengan alokasi sebesar Rp26 triliun, namun kini hanya mencakup 5,7 juta ton, jelas tidak mencukupi, dan ini tercermin dari produksi padi, yang mengalami penurunan bukan hanya karena pupuk, melainkan juga karena dampak El Nino," tambah Airlangga.
Defisit APBN 2024 disepakati sebesar Rp522,82 triliun atau naik sekitar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa arsitektur APBN 2024 dibuat dalam konteks situasi ekonomi dengan asumsi dasar yang terus berubah. Meski begitu, pemerintah dan DPR telah menyetujui beberapa asumsi, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; inflasi sebesar 2,8 persen; nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS; harga minyak mentah 82 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 635 ribu barel per hari; lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari, dan tingkat suku bunga sebesar 6,7 persen untuk tenor 10 tahun.(BY)