Komentar
 |
| Banjir bandang Pessel |
Pessel - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki rencana untuk memindahkan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan serius karena dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.
"Baru-baru ini, saya telah meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan dan akan dipindahkan," ujarnya di Padang, pada hari Jumat.
Hasil sementara pendataan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan sekitar 50 rumah di Kecamatan Batang Anai mengalami kerusakan serius dan perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
Sementara itu, relokasi rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan juga akan dilakukan.
Mahyeldi juga telah memerintahkan kepada bupati di kedua daerah tersebut untuk segera mencari lokasi relokasi yang sesuai. Pembangunan rumah warga nantinya akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurutnya, rumah yang mengalami kerusakan serius menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan kerusakan sedang akan ditangani oleh pemerintah provinsi, dan kerusakan ringan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Pada hari Kamis, Mahyeldi juga melakukan peninjauan langsung di perkampungan masyarakat yang terdampak banjir di Korong (Dusun) Langgai, Nagari (Desa) Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan.
Dia mengatakan bahwa sekitar 60 rumah warga mengalami kerusakan serius dan tidak layak ditempati di wilayah tersebut.
Melihat kondisi tersebut, ia mendesak bupati setempat untuk segera mencari lokasi pembangunan kembali rumah-rumah warga.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Gusrizal, menyatakan bahwa pemerintah setempat masih melakukan pendataan terkait relokasi rumah-rumah warga yang rusak serius akibat dampak banjir dan tanah longsor.
Dia menyebut bahwa pemerintah daerah sedang mengajukan sekitar 400 lebih rumah untuk direlokasi ke wilayah yang lebih aman dari ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
Jika rencana tersebut terealisasi, maka BNPB atau Kementerian PUPR akan bertanggung jawab atas pembangunan ratusan rumah tersebut. (des)