Komentar |
| H Jaswandi memberikan cenderamata ukiran Batubara kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Riau. (foto ist) |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Pimpinan DPRD Kota Sawahlunto, Sumatera Barat H Jaswandi didampingi Sekwan Dedi Syahendry, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sawahlunto dr Ranu Verra melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Dumai, Provinsi Riau terkait pembangunan sanitasi dalam upaya penurunan angka stunting, Rabu (20/3/2024) lalu.
Secara nasional, kata Jaswandi, selama 4 tahun terakhir usaha percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada tahun 2024.
"Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan," ucap Jaswandi.
Di Kota Sawahlunto sendiri jumlah balita stunting kondisi Februari 2024 sebanyak 189 atau 4,4 persen dari jumlah 4.248 balita yang ada di Kota Sawahlunto dan tersebar di seluruh desa dan kelurahan.
Sementara terkait akses sanitasi di Kota Sawahlunto awal tahun 2024 ini sudah mencapai 98,2 persen yang terdiri atas 11,5 persen akses sanitasi aman, 80,4 persen sanitasi layak.
"Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan Kota Sawahlunto bebas dari perilaku buang air sembarangan antara lain; pembangunan septic tank komunal, pembangunan septic tank individual dengan sumber dana baik APBD, APBN ndan CSR," sambung H Jaswandi.
H Jaswandi menyadari masih banyak kekurangan Kota Sawahlunto. Melalui kunjungan kerja ini, ia berharap Pemerintah Kota Dumai berkenan memberikan beberapa kiat keberhasilannya dalam upaya peningkatan sanitasi dan penurunan angka stunting, sehingga dapat diterapkan di Kota Sawahlunto.
Hari kedua kunjungan kerja, dalam rangka sharing informasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kamis, 21 Maret 2024 lalu.
H Jaswandi mengatakan Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan yang bertujuan untuk melakukan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang Kesehatan. ILP merupakan implementasi Transformasi Layanan Kesehatan terutama dalam pilar Transformasi teknologi kesehatan.
Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif.
Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa/kelurahan, dengan sasaran seluruh siklus hidup, serta memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa/kelurahan.
Hal ini akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, tidak lagi hanya berbasis pada penyakit/program, tetapi melalui klaster yang diintervensi oleh semua program sehingga pelayanan kesehatan di puskesmas akan lebih terintegrasi dan komprehensif.
Kondisi di Kota Sawahlunto, telah melakukan berbagai tahapan, antara lain; telah diadakan pelatihan/workshop terkait ILP kepada seluruh Puskesmas, Workshop kader posyandu dalam pelaksanaan ILP dan Pelayanan di Puskesmas sudah terbagi menjadi 5 klaster.
"Harapannya, sharing informasi terkait implementasi ILP di Kota Pekanbaru dan Strategi Dinkes Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan ILP yang merupakan kegiatan baru dengan adanya pembagian klaster," ucap H Jaswandi berharap.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Sawahlunto dr Ranu Verra mengatakan angka stunting di Kota Dumai menurut data SSGI 12,8% lebih rendah dari Kota Sawahlunto sebesar 13.7%.
Strategi dalam program sanitasi yaitu adanya kegiatan 1000 septic tank dan forum masyarakat yang bergerak bersama dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan serta kolaborasi dan sinergitas stakeholder dalam program sanitasi.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan melakukan launching ILP pada bulan Mei 2024, dalam rangka ILP, Dinkes menyiapkan ketenagaan berupa 2 orang Nakes dan kader kesehatan, serta akan melakukan forum kader secara berkala.
Harapannya mendapat dukungan anggaran dalam penyiapan sarana prasarana dalam pelaksanaan ILP di Kota Sawahlunto.
"Terkait ILP itu program baru dari Kemenkes, dimana kedepannya dalam pelayanan di puskesmas tidak lagi terbagi menjadi poli pelayanan, tapi berdasarkan klaster dengan pelayanan yang lebih komprehensif," imbuh dr Ranu Verra kepada fajarsumbar.com, Rabu (27/3/2024). (ton)