Komentar |
| Bukti UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI |
Jakarta - Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus didorong agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Langkah ini krusial dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah harus diperkuat guna memastikan peran UMKM dapat dioptimalkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pentingnya UMKM bagi ekonomi nasional. Beliau menyebutkan bahwa terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, yang menyumbang sebanyak 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta menyerap hingga 97% tenaga kerja.
"Angka yang sangat besar. Oleh karena itu, memberikan perhatian khusus pada UMKM adalah langkah yang tepat," ujar Jokowi dalam pembukaan acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengapresiasi BRI atas keberhasilannya dalam menerapkan layanan perbankan digital hingga ke tingkat warung kecil, dengan mengoperasikan 740 ribu agen BRILink dan mencatat transaksi tahunan sebesar Rp1.400 triliun. Upaya ini dianggap telah mengurangi dominasi rentenir dan memperkuat sektor keuangan mikro.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan tentang bantuan pemerintah berupa subsidi untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp46 triliun, yang bertujuan untuk menurunkan suku bunga bagi UMKM.
Menurutnya, program pembiayaan mikro serta peningkatan kualitas produk UMKM, termasuk peningkatan kemasan dan branding, menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan kemampuan UMKM.
Dalam konteks ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) telah berupaya nyata untuk mendukung peran UMKM dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada salah satu sesi BRI Microfinance Outlook 2024, Direktur Penjualan Sampoerna, Ivan Cahyadi, menyatakan kesesuaian visi mereka dengan BRI dalam membawa perubahan bagi UMKM.
"UMKM membutuhkan bimbingan, pendampingan, dan akses. Bersama-sama, kita dapat mewujudkannya. Meskipun tantangannya banyak, kita tetap optimis untuk menjadi lebih baik," katanya.
Sampoerna berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM nasional melalui program Sampoerna Retail Community (SRC) yang telah berjalan selama 16 tahun. Komitmen ini berakar dari sejarah perusahaan yang berasal dari UMKM, yakni toko kelontong.
“Dari 60 juta UMKM di Indonesia, masih ada sekitar 4 juta pedagang retail tradisional di seluruh Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Mereka hidup dalam ketakutan karena ancaman penutupan ketika ada pelaku usaha yang lebih modern dan memiliki modal yang kuat," ujarnya.
Pada awal tahun 2024, SRC telah memiliki jaringan lebih dari 250 ribu toko kelontong di seluruh Indonesia yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban dan bermitra dengan lebih dari 6.300 toko grosir yang tergabung bersama Mitra SRC. Ivan menambahkan bahwa SRC telah memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi pemilik toko, tetapi juga bagi masyarakat luas dan Indonesia.
Berdasarkan riset, total omzet Toko SRC pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp236 triliun atau setara dengan 11,4% PDB Ritel Nasional tahun 2022. Selain itu, pemilik toko juga mengalami peningkatan omzet hingga 42% setelah bergabung menjadi Toko SRC.
Pendampingan yang diberikan oleh SRC meliputi aspek fisik toko dan rantai pasok, serta dukungan untuk menyesuaikan toko kelontong dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi.
Ivan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung UMKM Toko Kelontong. Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Supari, mengatakan bahwa Indonesia memiliki optimisme dalam memperkuat peran UMKM melalui peningkatan literasi dan koordinasi kebijakan.
“Untuk mencapai kemakmuran pada 2032-2034, perlu percepatan dalam peningkatan jumlah UMKM agar mendapatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, diperlukan akselerasi pada produktivitas UMKM itu sendiri,” katanya.
Pemerintah juga perlu memotivasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pelaku UMKM.
“Hal ini harus didukung oleh kebijakan nyata dari pemerintah dengan memberikan insentif kepada semua warga negara untuk menjadi pengusaha. Dengan demografi bonus Indonesia, pada 2032-2034, jumlah UMKM diharapkan mencapai 83 juta, tetapi itu belum cukup. Oleh karena itu, dengan percepatan ini, jumlah UMKM harus mencapai 96-100 juta untuk mencapai Indonesia Emas,” paparnya.
Tidak hanya itu, Supari menekankan pentingnya literasi untuk meningkatkan produktivitas.
“Kita perlu meningkatkan penetrasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengubah UMKM dari level informal menjadi formal. Literasi digital sangat penting, tidak hanya untuk memperluas pasar tetapi juga dalam proses produksi, evaluasi, dan inovasi,” tandasnya.(BY)