Pusat Kajian Akuntasi dan Ilmu Penerintahan Kerjasama Dengan Unes -->

Iklan Atas

Pusat Kajian Akuntasi dan Ilmu Penerintahan Kerjasama Dengan Unes

Selasa, 19 Maret 2024


.

Padang, fajarsumbar.com - Pusat Kajian Akuntansi dan Ilmu Pemerintahan (PKAIP), bekerjasama dengan Universitas Ekasakti (UNES).

Kerjasama ini, ditandai dengan penandatangani Nota Kesepahaman (MoU), yakni dari pihak PKAIP dengan Ketua Suhendri, sedangkan dari Unes Rektor Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd di ruang kerja Rektor, Senin (18/03/2023).

Pada penanandatangana MoU tersebut, dihadiri Kepala LPPM Unes Prof. Dr. Ir. I Ketut Budaraga, M.Si , Kepala Lembaga Diklat RPL dan MBKM Prof. Dr. H. Agussalim, S.E, M.S, MCE, mantan Walikota Pariaman Martias Mahyudin, S.E, M.Si dan Betti.  

Kegiatan ini dilaksanakan, yakni berdasarkan keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, kedua belah pihak sepakat mengadakan  Nota Kesepahaman dalam pengembangan Sumber Daya Manusia  ASN , Pemberdayaan Pemerintah Nagari / Desa dan DPRD  melalui Bintek.

Rektor Unes  Prof. H. Sufyarma Marsidin mengatakan, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk peningkatan pemahaman dan pengembangan model pembangunan berwawasan secara komprehensif, terintegratif dan berakhlak mulia terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium. Membekali peserta dengan kemampuan teknis di bidang legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Lembaga Legislatif daerah.

"Kemudian untuk membuka cakrawala pandang peserta terhadap mekanisme, sistem, norma dan etika penyelenggaraan pemerintah di daerah, disertai rangkaian studi kasus inspiratif dan bermanfaat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Legislatif Daerah. Terjalinnya kerjasama pengembangan dan pertukaran informasi antara Perguruan Tinggi dan Lembaga terkait dalam pelaksanaan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia ASN , Pemberdayaan Pemerintah Nagari / Desa dan DPRD melalui Diklat / Bintek," paparnya. 

Bintek ASN meliputi LAKIP, Keuangan, Aset, Kearsipan dan Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengelolaan Aset berbasis aplikasi SIPADES, Pendalaman Tugas Anggota dan Ketua DPRD, kemudian Outbound Training.(Hms/Unes)