Komentar |
| . |
Padang - Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengingatkan akan pentingnya mengelola filantropi dengan bijak untuk menghindari dampak sosial negatif, seperti ketergantungan dan ketidakproduktifan.
Supardi menyoroti praktik filantropi yang cenderung memberikan bantuan langsung berupa uang kepada masyarakat, yang berpotensi membuat mereka kurang produktif.
"Saya tidak setuju dengan pembagian bantuan instan yang dapat membuat masyarakat menjadi kurang produktif. Seharusnya bantuan tersebut mendorong produktivitas masyarakat," ungkap Supardi dalam pertemuan dengan pelaku filantropi pada Kamis (7/3/2024).
Lebih lanjut, Supardi menekankan perlunya filantropi untuk memberikan kontribusi positif dalam jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Filantropi harus mendorong masyarakat untuk mandiri dan memiliki kontribusi positif dalam pembangunan. Masyarakat penerima bantuan harus memiliki target untuk menjadi mandiri dalam jangka waktu tertentu," tegasnya.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku filantropi, Dinas Sosial Provinsi Sumbar menyelenggarakan pelatihan yang dihadiri oleh 75 orang pelaku filantropi dari Kota Payakumbuh. Dana untuk kegiatan ini berasal dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
Ketua Tim Pemberdayaan Dana Sosial Dinsos Provinsi, Muhammad Ismil, menekankan pentingnya agar lembaga dan yayasan filantropi mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencegah masalah hukum di masa mendatang.
"Kami berharap pelaku filantropi mematuhi Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 202i tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. Banyak pelaku filantropi yang belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ada," jelas Muhammad Ismil.
Pelatihan ini akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial, Asisten 2 Setdaprov Sumbar, dan pemateri lain yang kompeten.(*)