Komentar |
| Sri Mulyani Komit Perangi Kejahatan Keuangan. |
Jakarta - Indonesia menegaskan tekadnya untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas dalam memerangi kejahatan keuangan pada Pertemuan Menteri Financial Action Task Force (FATF).
"Menghadapi tantangan baru dari perkembangan aset virtual, Indonesia bertekad untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas dalam memerangi kejahatan keuangan," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti yang dilansir oleh Antara, di Jakarta, pada hari Senin (22/4/2024).
Menurut Menkeu, jumlah aset virtual yang disita meningkat tajam hingga 52% pada tahun 2023 dari sebelumnya hanya 10%.
Peningkatan tersebut mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi perubahan teknologi keuangan yang cepat, serta menandai langkah penting Indonesia dalam memperkuat posisinya di tingkat internasional dan mengintensifkan upaya dalam memerangi kejahatan keuangan yang semakin kompleks.
"Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dan konstruktif dalam mendukung upaya FATF untuk membangun masa depan sistem keuangan yang terjamin integritasnya dan bebas dari kejahatan keuangan," tegas Menkeu.
Indonesia resmi menjadi anggota penuh FATF sejak akhir tahun 2023. FATF merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (AML/CFT/CPF).
Salah satu agenda yang dihadiri oleh Menkeu adalah Forum Fiskal IMF, di mana Sri Mulyani berpartisipasi sebagai panelis bersama dengan Wakil Direktur Manajemen IMF Gita Gopinath, Menteri Keuangan Chili Mario Marcel, dan Direktur Jenderal Urusan Ekonomi dan Keuangan Komisi Eropa Maarten Verwey.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga berbicara dalam sebuah panel dengan tema "Transformasi Tantangan menjadi Aksi: Memperluas Cakupan Kesehatan untuk Semua", di mana Menkeu menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pendidikan dan kesehatan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan setara.(BY)