Komentar |
| Hukemri dari Fraksi PAN menyampaikan pemandangan umum atas LPj APBD tahun 2023 di DPRD Padang Panjang. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Enam fraksi di DPRD Kota Padang Panjang menanggapi dan menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2023, Selasa (14/5) di DPRD setempat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Imbral, S.E, dan Yulius Kaisar, dihadiri Pj Walikota, Sonny Budaya Putra, Forkopimda, Kepala Kantor Kemenag, Drs. H. Alizar, M.Ag, asisten, kepala OPD, camat dan lurah se-Padang Panjang.
Pemandangan umum ini diawali Fraksi PAN yang disampaikan Ketua Fraksi, Hukemri, mengatakan ada beberapa yang harus ditanggapi dan penjelasan terhadap ranperda ini.
Di antaranya upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan retribusi. Langkah-langkah mengatasi penurunan akhlak dan dekadensi moral pada siswa. Langkah cepat pemerintah terhadap putusnya jalan di Lubuk Mata Kucing yang berdampak perputaran ekonomi.
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra, Yudha Prasetia meminta pemko agar serius mengelola kawasan Islamic Centre. Pengelolaan kegiatan secara tepat, sistematis dan berkelanjutan serta memperhatikan pemeliharaan kawasan.
"Rendahnya daya beli masyarakat ke Pasar Pusat salah satunya disebabkan kurangnya inovasi untuk merangsang masyarakat agar berkunjung. Revitalisasi pasar perlu segera dilaksanakan, kebijakan yang kreatif, inovatif dan tepat guna dibutuhkan agar perputaran ekonomi di pasar dapat berlanjut," jelasnya.
Ketua Fraksi Nasdem, Kiki Anugerah Dia, S.E minta pemko bertindak cepat dan memprioritaskan penanggulangan pascabencana yang memberikan dampak luas terhambatnya aktivitas masyarakat.
"Pemko segera meminta PDAM memperbaiki jaringan pipa yang rusak sehingga masyarakat dapat kembali menikmati air bersih. Sesegera mungkin memperbaiki akses jalan menuju Lubuk Mata Kucing karena salah satu akses jalan untuk menuju pasar menjual hasil pertanian dan ini sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat," jelasnya.
Dari Fraksi Golkar, Dr. H. Novi Hendri, S.E, M.Si Datuak Bagindo Saidi meminta keseriusan pemko melakukan langkah-langkah konkret pemulihan pascabencana, terutama permasalahan ekonomi yang terganggu karena tidak adanya kunjungan ke Padang Panjang seperti ke pasar kuliner yang menjadi ikon.
"Terkait pelaksanaan pengerjaan pembangunan sport center, kami meminta penjelasan, sudah sejauh mana progresnya," kata Novi.
Sedangkan Fraksi PBB-PKS, Drs. Aditiawarman mengatakan, fraksinya memberikan apresiasi kepada pemko yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut sejak 2016.
Ini sebuah capaian yang membanggakan secara administrasi yang harus tetap dipertahankan.
"Kami ingin mendapatkan penjelasan apa upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yang belakangan ini mengalami kemunduran. Penjemputan yang telat, sampah berserakan. Apalagi kondisi terkini beberapa lokasi banjir membutuhkan penanganan dan solusi dari pemerintah," katanya.
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan, Herman Datuak Batuah menanyakan kebutuhan sistem pemerintahan untuk mengisi kekosongan-kekosongan jabatan yang ada di OPD sampai kelurahan. Karena ini merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Terkait zonasi yang selalu menjadi persoalan dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru-red) fraksi ini berharap segera menyikapinya. Sehingga tidak menjadi persoalan setiap tahun ajaran," katanya. (syam)