Komentar
 |
| . |
Dalam sambutannya pada pembukaan MHF di Auditorium UNP pada hari Kamis (30/5), Mahyeldi menyebutkan bahwa UNP telah memainkan peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat industri halal di Indonesia.
Saya mengucapkan terima kasih kepada UNP atas penyelenggaraan MHF untuk kedua kalinya ini. MHF ini merupakan wujud perhatian UNP terhadap perkembangan industri halal di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Kegiatan Halal di UNP juga melibatkan berbagai elemen kampus seperti Halal Center UNP (LPH, LP3H), Dekanat FPP, dan Unit Kegiatan Kerohanian (UKK) mahasiswa UNP. Kegiatan inti MHF termasuk Pengurusan Sertifikasi Halal, Olimpiade Halal, serta seminar dan talkshow edukatif.
Mahyeldi juga menekankan bahwa Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia.
Mahyeldi juga menyinggung Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menyebutkan bahwa Sumatera Barat memiliki karakteristik sebagai daerah yang ber-ABS SBK.
“UU ini merupakan penghargaan Pemerintah Indonesia terhadap Sumatera Barat. Kita harus mengimplementasikan UU ini dengan sebaik-baiknya, termasuk melalui MHF ini,” kata Mahyeldi.
Penyerahan Sertifikat Halal dan Pembukaan MHF
Pada kesempatan tersebut, diserahkan sertifikat halal kepada 10 pelaku usaha UMK yang didampingi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UNP.
Sertifikat tersebut diserahkan oleh Direktur Eksekutif KDEKS Sumatera Barat, Ketua TP PKK Sumbar Ibu Harneli Bahar, Dekan FPP UNP, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sumbar.
Pembukaan MHF ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Industri Halal Sumatera Barat, Ketua KDEKS Sumatera Barat, Dekan FPP UNP, Pengurus Halal Center UNP, Pimpinan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prof. Irwandi Jaswir sebagai Ketua Tim Percepatan Industri Halal Sumatera Barat, Bank Nagari Syariah, serta pimpinan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, dan tamu undangan lainnya. (*)