Komentar |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Perubahan Iklim |
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan perlunya menggalang triliunan dolar AS untuk menangani perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
"Diperlukan penggalangan dan pengalihan dana sebesar triliunan dolar AS untuk melawan perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam sesi bisnis Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) di Tbilisi, Georgia, seperti yang dikutip oleh Antara pada Minggu (5/5/2024).
Sesi bisnis tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan ke-57 ADB yang berlangsung dari 2 hingga 5 Mei 2024.
Saat itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan berkesinambungan ADB terhadap Indonesia melalui berbagai kemitraan pembangunan.
Menurutnya, ADB terus berupaya mengatasi masalah perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kawasan ASEAN masih menjadi sorotan terang bagi perekonomian global, terutama didorong oleh permintaan domestik dan inflasi yang stabil. Posisi fiskal juga relatif konservatif, khususnya bagi Indonesia yang sedang melakukan konsolidasi fiskal setelah periode ekspansi selama pandemi.
Namun, di tengah prestasi tersebut, ASEAN dan dunia dihadapkan pada tantangan bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan investasi keuangan yang signifikan dan operasi yang efisien.
"Perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama kita. Oleh karena itu, ADB perlu bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi filantropis, dan sumber dana lainnya untuk menciptakan pendanaan bersama yang paling efektif," katanya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mendukung reformasi ADB agar menjadi bank pembangunan multilateral yang lebih besar, lebih baik, dan lebih efisien. Pertumbuhan lebih besar berarti memiliki kemampuan finansial yang lebih besar melalui optimalisasi yang seimbang.
ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai 100 miliar dolar AS bagi negara-negara anggotanya hingga tahun 2030. Pembiayaan ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek iklim yang berkualitas dan efektif.
"Yang kini lebih penting adalah persiapan proyek yang berkualitas dan efektif," tambah Menkeu Sri Mulyani.(BY)