Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar), yang tidak hanya merenggut nyawa namun juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah.
Atas peristiwa ini, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mendesak gubernur segera menginisiasi pembahasan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Supardi, Rabu (15/5/2024) menyebutkan, dengan percepatan proses perubahan APBD 2024, alokasi dana dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat segera digunakan untuk memulai upaya pemulihan.
Supardi menegaskan pentingnya revisi cepat APBD mengingat kondisi darurat yang ada. Dia juga mendesak Pemprov Sumbar untuk melakukan kajian jangka panjang tentang kebencanaan, melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, serta membuat peta kebencanaan yang merupakan keharusan.
Selain itu, Supardi menyoroti perlunya evaluasi terhadap eksploitasi SDA di Sumbar dan mengingatkan akan risiko pembangunan di tepi DAS, seperti Lembah Anai, yang rawan banjir akibat tingginya curah hujan tanpa pemetaan yang memadai.
Dia juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama di daerah rawan bencana seperti banjir dan longsor. Dia menekankan pentingnya mengambil tindakan pencegahan yang tepat, seperti mencari jalur aman saat bepergian dan mengungsikan diri jika tinggal di daerah yang rawan.
Supardi juga meminta koordinasi yang baik antara pemerintah nagari, RT, dan RW untuk menyediakan informasi kebencanaan yang akurat. Dia meyakinkan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi terbaik untuk meminimalisir korban bencana alam.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, menambahkan pentingnya gubernur segera menetapkan status keadaan darurat bencana dan mengambil tindakan cepat sesuai dengan UU Penanggulangan Bencana.(*)