Komentar |
| Finalisasi PLTU Pensiun |
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menyelesaikan detail paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) dengan kapasitas 660 megawatt, yang akan dijadikan sebagai proyek percontohan dalam transisi energi.
"Pada saat ini, kami sedang merampungkan rincian paket pensiun dini untuk PLTU berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan bagi kami," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam sesi Bisnis Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) di Tbilisi, Georgia, seperti dilaporkan oleh Antara pada Minggu (5/5/2024).
Sesi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan ke-57 ADB yang berlangsung pada 2-5 Mei 2024.
"Kami berharap bahwa proyek ini akan sukses dan dapat diadopsi di pembangkit listrik tenaga batu bara lainnya," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengajak negara dan pihak lain untuk memberikan dukungan finansial dalam upaya transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan di Indonesia.
"Karena kebutuhan finansial yang besar untuk transisi energi, kami mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kami dalam hal ini," ungkapnya.
Menurutnya, transisi ke energi terbarukan merupakan tantangan besar bagi Indonesia karena ketergantungan pada batu bara dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Meskipun penting untuk beralih ke energi terbarukan, biaya yang tinggi untuk melakukan transisi tersebut menimbulkan beban keuangan yang signifikan.
Namun, Indonesia tetap bertekad untuk mencapai target 66 persen energi terbarukan pada tahun 2050, meskipun membutuhkan investasi besar untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mempercepat kemajuan transisi, Indonesia telah membentuk platform Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM), di mana ADB memegang peran kunci.
Sebelumnya, Indonesia dan ADB telah sepakat untuk mempercepat pensiun dini PLTU di Indonesia, yang diatur dalam kerangka ETM. ADB, sebagai lembaga keuangan internasional, telah menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk mendukung penghentian operasi PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt pada Desember 2035, yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Juli 2042. Perjanjian ini ditandatangani oleh ADB, PT PLN, PT Cirebon Electric Power (CEP), dan lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) pada awal Desember 2023 di sela-sela COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.(BY)