Komentar |
| Pengguna minim, pemerintah diminta pakai motor listrik agar dicontoh masyarakat |
Jakarta - Budi Setiyadi, Ketua Umum Aismoli (Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia), menyerukan agar pejabat pemerintah mulai beralih ke penggunaan motor listrik. Langkah ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengadopsi kendaraan ramah lingkungan.
Meskipun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa ragu untuk beralih ke motor listrik. Isu terkait jarak tempuh dan waktu pengisian daya yang terlalu lama menjadi hambatan utama dalam mempercepat transisi menuju kendaraan listrik.
Oleh karena itu, Budi berharap agar seluruh pejabat pemerintah mematuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi operasional mereka.
"Kami berharap agar semua pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, secara bertahap beralih ke penggunaan sepeda motor dan mobil listrik, baik untuk keperluan operasional maupun pribadi," ujar Budi di Karawang, Jawa Barat, pada Senin (13/5/2024).
Budi yakin bahwa jika pejabat pemerintah memilih kendaraan listrik, hal ini akan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut akan membuktikan bahwa kualitas motor listrik setara dengan motor konvensional.
Apalagi saat ini, banyak produsen yang telah menawarkan motor listrik dengan berbagai model dan performa. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam memilih jenis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas mereka.
"Jika pemerintah telah mengadopsi kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, tentu saja masyarakat akan mengikuti contoh tersebut dalam penggunaannya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa dalam waktu dekat, baik dari tingkat kementerian, provinsi, maupun kabupaten/kota, sudah mulai beralih ke kendaraan listrik," tambahnya.
Budi juga menyebutkan bahwa beberapa lembaga BUMN telah menerapkan penggunaan kendaraan listrik sebagai sarana operasional mereka. Namun, jumlahnya masih terbatas sehingga belum begitu terlihat di jalan raya.
"Beberapa kementerian seperti Kementerian Perhubungan sudah menggunakan kendaraan listrik. Begitu pula dengan Kementerian BUMN. Saya tahu Pak Erick Thohir juga sangat mendukung hal ini," ucap Budi.
"Dengan pemerintah menggunakan motor listrik, kami yakin masyarakat akan mengikuti jejak tersebut dalam penggunaannya," lanjutnya.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa) per tanggal 13 Mei 2024, hanya sebanyak 11.532 unit motor listrik subsidi yang telah tersalurkan dari target 200.000 unit pada tahun 2023.(BY)