Komentar |
| Pj Wali Kota Sawahlunto Fauzan Hasan turun memantau situasi penanganan bencana longsor di Silungkang, Sabtu. |
Sawahlunto - Sumatera Barat, Kecamatan Silungkang dilanda bencana banjir dan tanah longsor, menyebabkan kerusakan pada rumah, jalan, dan fasilitas umum. Tragisnya, satu orang meninggal dunia tertimbun longsor.
Penjabat Wali Kota Sawahlunto, Fauzan Hasan, menyatakan bahwa pemerintah kota, dengan dukungan masyarakat dan aparat keamanan, telah bergerak cepat dalam upaya evakuasi dan pengiriman bantuan kepada korban.
Menurut data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana terjadi di beberapa desa, termasuk Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang - Tigo, Muaro Kalaban, dan Taratak Bancah. Rumah-rumah dan infrastruktur di beberapa desa terdampak, meskipun sebagian besar mengalami kerusakan ringan.
Di antara desa yang terkena dampak, Silungkang Tigo mengalami longsor yang menghancurkan 16 rumah, 5 ruas jalan, serta sekolah dan toko. Sementara di Silungkang Duo, 19 rumah, 9 ruas jalan, sekolah, surau, dan sekolah terdampak.
Di Silungkang Oso, 18 rumah, 3 ruas jalan, dan kantor desa terkena dampak. Di Muaro Kalaban, 123 rumah terkena dampak banjir dan 74 rumah terkena dampak longsor. Sedangkan di Taratak Bancah, 5 rumah dan 10 ruas jalan terkena dampak longsor.
Satu korban meninggal dunia teridentifikasi bernama Rini Maharani, akibat longsor di Silungkang Oso, sementara adiknya mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD M. Natsir Kota Solok.
Nilai kerugian materi akibat bencana ini masih dalam proses perhitungan. Bencana ini dipicu oleh hujan deras dengan intensitas tinggi dan durasi yang panjang, terjadi sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi.
Untuk penanganan lebih lanjut, rapat pada Sabtu pagi menetapkan status tanggap darurat. Langkah-langkah termasuk kunjungan lapangan, identifikasi dampak dan korban, serta mekanisme penyaluran bantuan dari daerah sekitar dan keterlibatan seluruh instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
Fauzan Hasan, selaku Penjabat Wali Kota, telah melaporkan situasi ini kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat melalui Kementerian dan Badan terkait.(des)