Komentar |
| Cara BUMN Cegah Kasus Jiwasraya Terulang. |
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kasus mega korupsi yang melibatkan PT Jiwasraya (Persero) dan PT Garuda Indonesia Tbk.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa pemegang saham telah merancang strategi taktis untuk mencegah terjadinya korupsi. Langkah-langkah tersebut termasuk dalam peta jalan (roadmap) 10 tahun dan Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) 5 tahun.
Langkah selanjutnya adalah melanjutkan program transformasi dan konsolidasi BUMN. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kemajuan bisnis perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, upaya restrukturisasi dan penyehatan keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan juga akan ditingkatkan.
Saat ini, hasil dari transformasi tersebut terwujud dalam pembentukan 12 klaster yang melibatkan 40 perusahaan BUMN. Jumlah perusahaan BUMN yang sebelumnya mencapai 120 perusahaan telah dipangkas.
"Kami berharap bahwa 12 klaster ini akan menjadi mesin yang mendorong konsolidasi dan memastikan kesehatan BUMN ke depannya, sehingga tidak akan terjadi lagi kasus serupa seperti Jiwasraya, Garuda, dan lainnya," ujar Tiko pada Kamis (2/5/2024).
"Untuk menghadapi tantangan ke depan, BUMN sedang menyusun roadmap 10 tahun. Pak Rabin ditugaskan oleh Menteri untuk menyusun roadmap 10 tahun dan memastikan pembuatan RJPP 5 tahun," tambahnya.
Pemegang saham juga menargetkan bahwa proses restrukturisasi BUMN di sektor infrastruktur dan farmasi akan selesai tahun ini, sebelum berakhirnya periode Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 mendatang.
Tiko mencatat bahwa beberapa perusahaan BUMN masih dalam proses penyehatan. Misalnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Indofarma, dan PT Kimia Farma.
"Saat ini, masih ada 2-3 proses restrukturisasi yang sedang kami lakukan. Misalnya, di Waskita Karya, WIKA sedang dalam proses penyelesaian. Di sektor farmasi, kami menghadapi tantangan dengan perusahaan seperti Indofarma dan Kimia Farma," ungkapnya.
"Harapan kami adalah, pada akhir Oktober di periode kepemimpinan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN), semua proses restrukturisasi BUMN akan selesai, sehingga tidak ada lagi masalah yang ditinggalkan untuk masa yang akan datang," tambah Tiko.(BY)