Komentar |
| Sritex Buka Suara Soal PHK 3.000 Pekerja. |
Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mulai memberikan pernyataan terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Perusahaan yang dikenal sebagai produsen seragam militer ini mengakui telah merumahkan 3.000 karyawannya sepanjang tahun 2023.
Direktur Keuangan dan Corporate Secretary PT Sritex, Welly Salam, menjelaskan bahwa keputusan untuk mem-PHK 3.000 karyawan, yang merupakan 35% dari total tenaga kerja, diambil untuk efisiensi operasional perusahaan. Saat ini, PT Sritex masih mempekerjakan sekitar 11.000 karyawan untuk menjalankan bisnis yang masih beroperasi.
"Benar, sepanjang tahun 2023, kami mengurangi sekitar 3.000 karyawan sebagai bagian dari program efisiensi untuk mendukung operasional dan kelangsungan usaha perusahaan," ungkap Welly saat dihubungi MPI, Selasa (25/6/2024).
Welly menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi perusahaan yang masih beradaptasi pasca pandemi Covid-19. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan lain yang dihadapi perusahaan dalam operasionalnya.
"Pertimbangan kami adalah menyesuaikan dengan kondisi usaha dalam rangka normalisasi pasca Covid-19 yang diiringi dengan inflasi dan suku bunga tinggi, perang di beberapa negara, serta gangguan rantai pasokan," jelas Welly.
Sebagai informasi, PT Sritex memiliki 37 fasilitas produksi yang tersebar di berbagai lokasi di Jawa Tengah, termasuk di Semarang dan Boyolali, dengan pabrik terbesar berlokasi di Sukoharjo yang mencakup area seluas 79 hektar.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyelidiki mengapa PT Sritex terancam bangkrut. Perusahaan ini dikabarkan tengah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena menghadapi ancaman pailit.
Agus menyatakan bahwa pihaknya perlu menganalisis model bisnis yang diterapkan oleh manajemen PT Sritex.
"Kita harus melihat seperti apa model bisnis di Sritex Group. Apakah kebangkrutannya murni karena sektor tekstil atau ada masalah lain yang dihadapi pusat," jelas Agus saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).
"Kita perlu mempelajari mengapa terjadi kebangkrutan," lanjut Agus.(BY)