Komentar |
| BP Tapera Soal Rumah Peserta Tapera. |
Jakarta - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengakui adanya tantangan dalam penyediaan rumah bagi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Tantangan utama kami saat ini dalam menyediakan rumah tapak adalah ketersediaan lokasi yang menguntungkan, terutama mengingat sebagian besar dari backlog 9,9 juta unit rumah adalah untuk masyarakat perkotaan, di mana harga tanah sudah sangat tinggi," kata Heru dalam Media Briefing terkait Update Program Tapera di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Heru mengilustrasikan bahwa biaya KPR rumah yang jauh dari perkotaan, seperti di luar Papua dan Papua Barat, berkisar antara Rp166 juta hingga Rp176 juta, sedangkan di Papua dan Papua Barat mencapai Rp222 juta.
"Ini menjadi tantangan, sehingga ke depannya perlu ada perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih terbiasa dengan hunian vertikal. Kredit dari FLPP dan dana Tapera akan digunakan untuk membiayai rumah vertikal atau apartemen, bukan hanya rumah tapak. Tentunya, harga rumah vertikal lebih mahal dibandingkan rumah tapak," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan bahwa lokasi Tapera sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat.
"Lokasi rumah sangat tergantung pada kebutuhan. Dengan tingginya tingkat urbanisasi saat ini, kami ingin masyarakat dapat tinggal dalam jarak tempuh yang terjangkau, idealnya tidak lebih dari satu jam dari tempat kerja," ujar Herry.
Oleh karena itu, Herry menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan rumah tapak, tetapi juga rumah vertikal.
"Berdasarkan data saat ini, hanya terdapat 900 unit rumah tapak dari total 1,7 juta unit rumah. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong agar rumah vertikal juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat," lanjutnya.
Herry menambahkan, "KPR untuk hunian vertikal, karena harganya yang dua kali lipat lebih mahal, bisa mencapai tenor hingga 35 tahun. Namun, kami masih akan melihat bagaimana subsidi dapat diterapkan," tutupnya.(BY)