Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Bencana alam silih berganti melanda Sumatera Barat (Sumbar) sejak tahun 1979, 2009, dan kini kembali terjadi pada tahun 2024. Musibah berupa galodo dan banjir bandang ini menjadi peringatan semuaNYA untuk menjaga kelestarian alam.
Bencana ini memberi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga dan menata lingkungan agar terhindar dari bencana serupa di masa depan.
Pemerintah Kota Sumbar menggelar jumpa pers terkait evakuasi penanggulangan bencana di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 7 Juni 2024.
Jumpa pers ini dipandu oleh Kepala Diskominfotik Sumbar, Siti Aisyah, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, serta Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldi.
Turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perkim Sumbar, Kepala BWS V, M. Dian Alma'ruf, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang transparansi bantuan, Sekdaprov Hansastri menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan selalu transparan dalam pengelolaan dana bantuan bagi korban bencana. "Kita selalu transparan dalam pengelolaan dana bantuan ini. Bantuan diterima pada dua rekening, Baznas dan DPKAD," ujar Hansastri.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Sekdaprov Hansastri, total bantuan yang masuk ke rekening Bank Nagari di Baznas adalah Rp459.161.305,-, rekening BSI Rp164.554.601,-, dan bantuan tunai sebesar Rp8.008.500,-. Total keseluruhan bantuan yang diterima mencapai Rp631.724.406,-.
Sementara itu, bantuan yang masuk ke kas daerah melalui DPKAD berasal dari Pemprov Kepri sebesar Rp1 miliar, Karimun Rp200 juta, dan Pemprov Riau Rp500 juta. "Terkait pemberi bantuan yang belum dicantumkan, sebagaimana informasi bapak/ibu, nanti akan kami telusuri," jelas Hansastri.
Untuk solusi jangka panjang agar bencana dapat diminimalisir, Kepala BWS V, M. Dian Alma'ruf, menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah menganggarkan dana sebesar Rp1,4 triliun untuk membangun Sabo Dam di 25 sungai di hulu Gunung Marapi dan Singgalang dalam jangka waktu lima tahun. Sabo Dam merupakan bangunan penahan, perlambatan, dan penanggulangan aliran lahar di sepanjang sungai yang berpotensi terlanda lahar gunung berapi.
Wartawan Lailatul Aidil berharap agar solusi atas masalah bencana alam ini tercantum dalam RPJM dan RPJP Sumbar, mengingat siklus bencana galodo terjadi dalam rentang waktu 25-30 tahun.
Almudazir juga menanyakan mengenai transparansi bantuan yang masuk dari berbagai pihak dan meminta agar Pemprov Sumbar lebih terperinci lagi dalam laporan tersebut.(Chan)