Sinergi ASEAN dalam Manajemen Rantai Pasok Hijau Dibahas di Malaysia -->

Iklan Atas

Sinergi ASEAN dalam Manajemen Rantai Pasok Hijau Dibahas di Malaysia

Sabtu, 15 Juni 2024

RI Pelajari Layanan Pelabuhan Ramah Lingkungan.


Jakarta - Indonesia sedang mengeksplorasi praktik-praktik pelabuhan yang ramah lingkungan dalam Forum Konektivitas ASEAN di Malaysia.


"Di Forum Konektivitas ASEAN ini, kami mendapatkan wawasan dari pengalaman Malaysia dan Korea, yang telah mengimplementasikan regulasi dan kebijakan terkait lingkungan serta melaksanakan berbagai studi kelayakan dan digitalisasi untuk mendukung operasional pelabuhan yang ramah lingkungan," ujar Hartanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, dalam keterangannya pada Sabtu (15/6/2024).


Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ikut serta sebagai perwakilan Indonesia dalam ASEAN Maritime Connectivity Forum yang berlangsung di Penang, Malaysia, pada Senin (10/6).


Acara ini diselenggarakan oleh Partnerships for Infrastructure (P4I) dari Australia dan dihadiri oleh peserta dari negara-negara anggota ASEAN, Korea, serta Australia.


Delegasi Indonesia yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Atase Perhubungan Kuala Lumpur.


Hartanto menyatakan bahwa salah satu topik yang dibahas adalah program Manajemen Rantai Pasok dan Pengiriman Hijau, atau Green Shipping and Supply Chain Management.


"Diskusi di pertemuan ini menekankan pentingnya sinergi antara negara-negara ASEAN dan mitra mereka untuk mencapai tujuan implementasi Konvensi IMO tentang Gas Rumah Kaca," terang Hartanto.


Terkait penerapan Green Shipping, menurutnya masih ada banyak tantangan, seperti kesulitan menemukan pasar pelayaran yang tepat dan biaya yang masih tergolong tinggi.


Lebih lanjut, dalam pembahasan tentang Digitalisasi dan Automasi Pelabuhan, dibahas integrasi berbagai aplikasi digital yang ada di pelabuhan.


"Dengan penerapan wajib Maritime Single Window untuk pertukaran informasi elektronik di negara-negara yang meratifikasi Konvensi IMO FAL, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran dan ketahanan rantai pasok," kata Hartanto.


Hartanto menjelaskan bahwa ada empat tantangan dalam digitalisasi pelabuhan di negara-negara ASEAN, yakni keterbatasan dana untuk digitalisasi, keterbatasan kapasitas tenaga kerja yang kompeten, integrasi sistem dan teknologi baru, serta penerapan Sistem Komunitas Pelabuhan (Port Community System).


"Kita perlu merancang kerangka regulasi nasional dan roadmap implementasi koridor pelayaran hijau, automasi, serta integrasi digital pelabuhan, juga pelayaran otonom dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam klaster maritim," tambah Hartanto.(BY)