Komentar |
| Krisis Uang Tunai di Gaza. |
Jakarta - Masyarakat di Gaza, Palestina, sedang mengalami krisis uang tunai. Perekonomian Gaza sangat terdampak oleh blokade yang diberlakukan sejak Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada tahun 2007.
Israel menyatakan bahwa blokade diperlukan untuk menghentikan serangan dari kelompok militan tersebut. Berbagai bank di Jalur Gaza berafiliasi dengan Otoritas Moneter Palestina dan pemerintah Otorita Palestina di Ramallah.
Ada juga bank yang dimiliki oleh swasta atau berafiliasi dengan pemerintah Hamas.
Otoritas Moneter Palestina didirikan berdasarkan Perjanjian Paris yang ditandatangani pada tahun 1994. Perjanjian ini merupakan bagian dari Perjanjian Oslo yang mengatur aspek ekonomi.
Perjanjian ini menempatkan perekonomian Palestina dan transaksi keuangannya di bawah pengawasan dan kendali sistem perbankan Israel.
Berdasarkan Perjanjian Paris, Israel memungut pajak atas nama Otoritas Palestina. Dana ini kemudian dikirim setiap bulan ke Otoritas Moneter Palestina, dengan persetujuan dan tanda tangan dari Kementerian Keuangan Israel.
Jumlah dana yang dikirim tidak utuh karena otoritas Israel juga mengambil sebagian pajak yang mereka kumpulkan.
Dana ini, yang dikenal sebagai pendapatan pajak, merupakan bagian terbesar dari pendapatan keuangan Otoritas Palestina. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan ke Jalur Gaza.
Setelah Hamas menguasai Jalur Gaza pada 2007, ribuan pegawai sipil di Gaza tetap menerima gaji dari Otoritas Palestina. Dana tersebut ditransfer melalui bank-bank di Gaza yang berafiliasi dengan Otoritas Moneter Palestina.
Uang tunai juga masuk ke Gaza dalam bentuk bantuan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi (UNRWA) serta bantuan dari Qatar, yang menjadi sumber utama dolar di Gaza.
Pengamat Ekonomi Palestina, Ahmed Abu Qamar, menggambarkan aliran pendapatan ini sebagai jalur resmi untuk mendapatkan uang tunai.
Abu Qamar menyebutkan bahwa terdapat juga jalur tidak resmi, yang dikenal sebagai "ekonomi bayangan" yang mengubah barang menjadi uang tunai.
"Namun uang tunai yang dihasilkan melalui jalur tidak resmi tidak muncul dalam siklus moneter atau jumlah uang beredar," kata Abu Qamar, dikutip dari BBC Indonesia, Minggu (7/7/2024).
Seluruh sumber daya keuangan Gaza tidak cukup untuk membangun siklus ekonomi yang sehat, yang memungkinkan lebih dari dua juta warga di Jalur Gaza hidup normal.
Sejak awal Oktober 2023, Pemerintah Israel menolak mengirim pendapatan pajak yang dialokasikan ke Jalur Gaza ke Otoritas Moneter Palestina. Israel berpendapat bahwa dana ini digunakan untuk membiayai gerakan Hamas.
Pada November 2023, Kementerian Keuangan Palestina mengumumkan bahwa "Kementerian Keuangan Israel memotong 600 juta shekel dari pendapatan pajak bulanan dengan alasan bahwa sebagian dari jumlah tersebut mencakup gaji, alokasi karyawan, dan pengeluaran untuk Jalur Gaza." Angka 600 juta shekel setara dengan Rp2,6 triliun.
Pada awal tahun ini, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengancam akan mencabut seluruh pendapatan pajak Otoritas Palestina jika sepeser shekel masuk ke Gaza.
"Tidak ada satu shekel pun yang akan masuk ke Gaza," tulisnya dalam sebuah postingan di media sosial pada Januari lalu.
Persediaan uang tunai juga berkurang bagi orang-orang yang meninggalkan Gaza, dalam bentuk biaya yang dibayarkan untuk pengaturan keluar oleh individu yang keluar melalui penyeberangan Rafah.
Biaya keluar ini, yang seringkali berjumlah ratusan juta per orang, telah secara signifikan menghabiskan pasokan dollar AS di Jalur Gaza.
Uang kertas yang rusak juga memperburuk kekurangan uang tunai.
Sebelumnya, berdasarkan perjanjian antara Palestina dan Israel, uang kertas yang rusak ditukar dengan yang baru.
Namun, sejak konflik bersenjata terus bereskalasi, proses ini terhenti. Akibatnya, uang kertas yang rusak menjadi tidak berharga karena para pedagang menolak menerimanya.(BY)