Komentar |
| Hilirisasi Berkah bagi RI Lompat Jadi Negara Maju |
Jakarta – Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), Hendra Sinadia, memberikan pandangan positif terkait kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir.
"Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil menjalankan amanat Undang-Undang Minerba, sehingga pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dapat berjalan lancar," kata Hendra saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah telah mendukung proses ini dengan memberikan kemudahan perizinan, seperti memperkuat peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mempercepat investasi. Selain itu, Kementerian Investasi telah membentuk kedeputian (eselon-1) yang bertanggung jawab atas hilirisasi, termasuk untuk mineral.
"Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan dan non-perpajakan bagi pembangunan smelter," ujarnya.
Hendra menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen melaksanakan amanat undang-undang sambil tetap memperhatikan kebutuhan pelaku usaha yang meminta relaksasi ekspor mineral akibat tertundanya pembangunan smelter pasca pandemi COVID-19. Pemerintah juga secara aktif memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk pembatasan ekspor yang mendapatkan tekanan dari luar, khususnya Uni Eropa.
"Pemerintah juga aktif mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor mineral kritis pada era transisi energi," lanjutnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi terus mendorong program hilirisasi jelang akhir masa jabatannya di periode kedua ini. Baru-baru ini, Jokowi meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit dalam waktu dua hari berturut-turut. Smelter tersebut di antaranya dimiliki oleh PT Amman Mineral Internasional, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan PT Borneo Aluminas Indonesia.
Jokowi juga yakin bahwa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan hilirisasi mineral mentah yang telah diterapkannya selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Indonesia harus mandiri, salah satunya dengan membangun smelter.
Pembangunan smelter ini dianggap penting agar pengolahan dan pemurnian mineral mentah dilakukan di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Meski mengakui bahwa negosiasi dalam pembangunan smelter tidak mudah, Jokowi menegaskan bahwa smelter ini memberikan dampak positif, termasuk peningkatan penerimaan negara.
Hilirisasi di Sektor ESDM
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya hilirisasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Menurutnya, sektor ESDM memiliki peran strategis dengan potensi besar untuk memberikan efek berlipat bagi perekonomian nasional.
"Dari 2014 hingga saat ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM sangat besar, sekitar Rp1.800 triliun. Pada 2022, PNBP sektor ESDM mencapai Rp348 triliun, sementara pada 2023 sebesar Rp229 triliun," ujar Presiden saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan nilai tambah dari komoditas ESDM, seperti tembaga, nikel, dan batu bara, melalui hilirisasi di dalam negeri. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah yang hanya menguntungkan negara lain.
"Kita sudah lebih dari 400 tahun mengirim bahan mentah kita ke luar negeri, yang kaya mereka, yang maju mereka, kita tidak bisa berkembang," tegas Jokowi.
Presiden juga menjelaskan dampak hilirisasi nikel, di mana nilai ekspor nikel mentah meningkat dari USD 2,9 miliar pada 2020 menjadi USD 34,4 miliar pada 2023. Menurutnya, peningkatan ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga negara dan masyarakat.
"Jika semua industri turunan berkembang, penerimaan negara akan meningkat, dan hasilnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa, jalan tol, pelabuhan, bandara baru, serta untuk subsidi dan bantuan sosial," tambahnya.
Selain hilirisasi, Presiden juga menekankan pentingnya meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri. Ia menegaskan agar lifting minyak tidak boleh dibiarkan turun karena hal ini akan meningkatkan impor dan menguras devisa negara.
"Lifting minyak kita harus naik setiap tahun, tidak boleh turun," kata Presiden.
Jokowi juga menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi dan eksplorasi di sektor ESDM. Ia menegaskan bahwa negara yang bergerak cepat akan mengalahkan yang lambat.
"Bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya yang mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tegas Presiden.(BY)