Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, menggelar reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Senin (28/10/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir, SH, MM, Camat Koto Tangah, Lurah Batipuh Panjang, serta tokoh masyarakat dan para ketua RT/RW.
Dalam reses ini, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mencakup pembangunan jalan betonisasi, perbaikan drainase, program bedah rumah, layanan BPJS, normalisasi sungai, dan dukungan modal bagi UMKM. Evi Yandri menyampaikan komitmennya untuk mengakomodasi aspirasi warga sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Kami memahami batas-batas kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Jika aspirasi tersebut merupakan wewenang kota, akan kami koordinasikan dengan teman separtai di Kota Padang. Jika merupakan kewenangan provinsi, kami akan langsung mencari solusinya. Jika perlu, kami juga akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Evi Yandri menambahkan bahwa solusi jangka panjang diperlukan untuk memastikan perubahan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami ingin agar upaya ini benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan warga," tegasnya.
Khusus untuk aspirasi terkait infrastruktur, Evi mencatat kebutuhan mendesak akan drainase yang baik di wilayah Batipuh Panjang untuk mencegah banjir yang kerap terjadi saat hujan lebat. Selain itu, warga juga berharap bantuan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu, serta bantuan sembako untuk meringankan beban biaya hidup yang semakin tinggi. Evi menjelaskan bahwa beberapa program ini dapat difasilitasi dengan melibatkan Badan Amil Zakat sesuai ketentuan dan kewenangan provinsi.
Dalam bidang ekonomi, Evi mengajak warga Batipuh Panjang untuk membangun usaha kecil secara berkelompok, seperti produksi makanan, menjahit, atau keterampilan teknis lainnya. "Kami akan menyediakan pelatihan teknis untuk kelompok minimal 16 orang. Program ini sudah tercakup dalam kegiatan pemerintah provinsi, dan nantinya akan didanai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat," jelas Evi.
Ia juga menekankan pentingnya kemauan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha sendiri. “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menekan angka kemiskinan di Sumbar, termasuk di Kota Padang. Dengan semangat bekerja dan berinovasi, kami berharap program-program ini bisa berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Ab)