Komentar |
| Kadin Jajaki Kerja Sama dengan Perusahaan China. |
BEIJING – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, segera menjajaki potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Tiongkok. Salah satunya adalah potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo.
Selain itu, Anindya juga melihat peluang kerja sama dengan perusahaan perikanan di Tiongkok untuk meningkatkan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.
“Kami melihat banyak peluang untuk mendukung program-program luar biasa pemerintah Indonesia, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 8%,” kata Anindya, setelah menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Hotel The Peninsula, Beijing, pada Sabtu (9/11/2024).
Terkait dengan program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun, Anindya menjelaskan bahwa dirinya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S Djojohadikusumo, dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, telah melakukan kunjungan kerja ke China Construction Technology Consulting Co Ltd (CCTC), sebuah perusahaan konsultan teknologi konstruksi milik pemerintah Tiongkok.
“Dari kunjungan tersebut, kami mempelajari berbagai kemungkinan kerja sama, mulai dari pembiayaan hingga teknologi konstruksi, serta skema kerja sama yang dapat mempercepat pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya,” jelas Anindya.
Menurut Anindya, program ini merupakan terobosan penting yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan swasembada tempat tinggal.
“Program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun ini benar-benar suatu langkah besar dan kami berharap hasilnya bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” kata Anindya.
Pada kesempatan lain, Anindya, bersama dengan Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan berteknologi canggih di Tiongkok untuk mengembangkan sektor perikanan Indonesia.
Kerja sama ini juga berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang menghapus piutang macet bagi UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan sektor UMKM lainnya.
“Sebagai bagian dari upaya Pak Prabowo mengampuni 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami ingin membantu nelayan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, khususnya ke Tiongkok. Kami juga melihat potensi untuk membawa teknologi kapal penangkap ikan Tiongkok ke Indonesia guna mendongkrak hasil produksi nelayan kita,” ungkap Anindya.
Anindya berharap dapat ditemukan skema kerja sama yang tepat untuk membantu nelayan Indonesia menggunakan kapal-kapal canggih tersebut.
“Nelayan bisa membayar kapal-kapal ini dengan ekspor produk perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut ke Tiongkok,” jelas Anindya.
Terakhir, Anindya menambahkan bahwa kerja sama ini juga akan mendukung pertumbuhan galangan kapal dan fasilitas perbaikan kapal di Indonesia. Meskipun pada awalnya kapal-kapal tersebut akan diperoleh dari Tiongkok, diharapkan pada masa depan, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) juga akan meningkat.
“Semoga langkah-langkah ini membawa manfaat besar bagi Indonesia, sebelum melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris,” tutup Anindya.(BY)