Komentar |
| Menteri BUMN, Erick Thohir. |
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi terkait pembiayaan perumahan dapat membantu mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah setiap tahun.
"Saya yakin, jika regulasi dipermudah, mimpi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) untuk membuat terobosan dalam menyediakan banyak rumah bagi rakyat bisa terwujud," ujar Erick saat mengunjungi kawasan perumahan rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.
Erick menjelaskan bahwa PT Bank Tabungan Negara (BTN) membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan perumahan tersebut.
"Dengan pendanaan yang cukup, saya yakin BTN mampu membangun hingga 800 ribu rumah. Tapi, jika pendanaannya terbatas, tentu hal ini menjadi kendala," jelasnya.
Kementerian BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menjalin kerja sama untuk menyediakan perumahan rakyat berkualitas, termasuk kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.
"Saat itu, kami sepakat untuk menyediakan KPR dengan jangka waktu hingga 30 tahun. Selain itu, kami juga menghadirkan perumahan rakyat berkonsep apartemen dengan harga terjangkau, misalnya Rp270 juta," tambah Erick.
Dalam kunjungan tersebut, Erick Thohir bersama Maruarar Sirait meninjau contoh hunian berbasis transit-oriented development (TOD) di kawasan Margonda, Depok, dekat Stasiun Pondok Cina, serta di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.
Proyek hunian vertikal ini dikembangkan oleh Perumnas dengan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan bahwa Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga berencana membangun hunian berbasis TOD di lokasi lain, seperti Manggarai di Jakarta, Gubeng di Surabaya, dan Kiara Condong di Bandung.
Menurut Tiko, TOD di kawasan Manggarai akan menjadi yang terbesar, dibangun di atas lahan seluas 60 hektare. Sementara itu, TOD di Gubeng direncanakan berdiri di lahan seluas 12 hektare.
Namun, Tiko menjelaskan bahwa proyek di Manggarai membutuhkan waktu lebih lama karena diperlukan proses sosialisasi kepada masyarakat yang saat ini tinggal di area tersebut.(des*)