Komentar |
| Erick Thohir |
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengajukan usulan penggabungan beberapa perusahaan BUMN, termasuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.
Erick menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung program swasembada pangan yang dijalankan oleh pemerintah.
“Kami sedang mengusulkan penggabungan PTPN dan Perhutani agar kita memiliki lahan seluas 2,2 juta hektare, yang bisa kita petakan untuk mendukung swasembada pangan,” kata Erick saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.
Kementerian BUMN saat ini juga sedang melakukan pemetaan ulang untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Erick menilai, penggabungan kedua perusahaan ini dapat meningkatkan luas lahan yang dimiliki.
“Kita tahu kebutuhan lahan untuk swasembada gula sangat besar, sementara lahan yang tersedia terbatas. Ini yang harus kita petakan kembali, terutama karena beberapa industri mulai kalah bersaing. Inilah yang sedang kita usahakan,” jelas Erick.
Selain di sektor pangan, Erick juga berencana mengusulkan merger di sektor karya, infrastruktur, dan logistik.
Secara khusus untuk infrastruktur, Erick menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum, karena perusahaan-perusahaan yang akan digabungkan memiliki proyek bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita tentu mendorong konsolidasi di sektor infrastruktur. Saat ini kita menunggu surat persetujuannya. Jika ini terealisasi, sektor infrastruktur nantinya akan hanya melibatkan Adi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PT PP, sehingga tidak sebanyak sebelumnya,” ucapnya.
Di sektor logistik, Erick juga menyebut akan dilakukan penggabungan antara PT Pelni (Persero) dengan PT ASDP Indonesia Ferry. Penggabungan ini diharapkan dapat mewujudkan pelabuhan-pelabuhan khusus untuk kegiatan impor.
Dengan bersatunya Pelni dan ASDP, Erick yakin akan tercipta kekuatan besar bagi sektor maritim Indonesia.
“Hal ini perlu keberpihakan yang jelas, agar pelabuhan-pelabuhan kita memiliki akses khusus untuk kegiatan impor. Sebab, impor yang berlebihan bisa merusak sektor UMKM kita,” tambahnya.(des*)