Komentar |
| ilustrasi |
Jakarta - Kasus penyalahgunaan data pribadi untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) tanpa izin semakin meningkat di Indonesia. Banyak korban baru menyadari bahwa identitas mereka telah digunakan setelah menerima tagihan untuk pinjaman yang tidak mereka ajukan.
Untuk menghindari masalah ini, penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara memastikan apakah data pribadi mereka telah digunakan untuk pinjaman online tanpa sepengetahuan mereka.
Penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman ilegal merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat berakibat serius, baik secara finansial maupun psikologis bagi korban. Oleh karena itu, mengetahui cara memeriksa apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita tercatat dalam layanan pinjaman online dapat membantu masyarakat melindungi diri dari potensi penyalahgunaan data. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memeriksa status data pribadi meliputi penggunaan layanan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aplikasi resmi pemerintah.
Salah satu cara utama untuk memeriksa apakah KTP kita digunakan dalam pinjaman online adalah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Selain SLIK, beberapa aplikasi resmi pemerintah juga dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data kependudukan. Namun, penting untuk berhati-hati saat menggunakan aplikasi ini agar data pribadi tetap aman dan tidak bocor.
Cara lain adalah dengan menghubungi media sosial resmi lembaga pemerintah, seperti akun resmi Dukcapil di X (sebelumnya Twitter) atau Facebook. Masyarakat dapat mengirimkan pesan langsung untuk meminta verifikasi data. Pesan tersebut biasanya harus mencantumkan informasi seperti NIK, nama lengkap, dan nomor Kartu Keluarga.
Dalam situasi saat ini, menjaga keamanan data pribadi sangatlah penting. Dengan melakukan pengecekan rutin terhadap data kependudukan, masyarakat dapat memastikan bahwa data mereka tetap aman dan terlindungi. Untuk informasi lebih lanjut, disarankan untuk mengunjungi sumber resmi atau menghubungi layanan OJK dan Dukcapil (des*)