Komentar
 |
| BPK temukan masalah dalam bayar tol nir sentuh |
Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam penerapan sistem transaksi tol nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF). Temuan ini diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024.
“Pelaksanaan Proyek Sistem Transaksi Non Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan,” demikian bunyi laporan BPK yang dirilis pada Selasa (26/11/2024).
BPK mengidentifikasi ada tiga aspek utama yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan sistem tol nirsentuh ini:
Evaluasi yang Tidak Memadai
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai belum melakukan evaluasi yang cukup terhadap dokumen pra-studi kelayakan (FS) dan studi kelayakan proyek MLFF. Selain itu, risiko penerapan teknologi global navigation satellite system (GNSS) tidak dianalisis secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menghambat implementasi MLFF dan penggunaan teknologi GNSS pada sistem tol non tunai.
Jangka Waktu Jaminan yang Belum Diperpanjang
BPJT belum memperpanjang jaminan pelaksanaan tahap kedua sesuai target tanggal operasi komersial yang tercantum dalam amandemen ketiga. Kondisi ini dapat membuat negara berpotensi kehilangan pendapatan jika badan usaha pelaksana gagal memenuhi kewajibannya.
Tidak Ada Denda Keterlambatan
BPJT belum mengenakan denda atas keterlambatan tanggal operasi komersial parsial. Akibatnya, jadwal pelaksanaan operasi komersial menjadi tidak terkendali dan tidak jelas.
Rekomendasi BPK
Evaluasi ini perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dengan mempertimbangkan semua aspek yang memengaruhi proyek tersebut.
Tanggapan Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait temuan BPK ini. Melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll Road System (RITS).
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo sebelumnya menyatakan bahwa proyek MLFF saat ini masih dalam tahap kajian bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kajian ini bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas penerapan sistem tol nirsentuh tersebut.
“Saya katakan ada beberapa teknologi lain, bukan hanya MLFF. Semuanya sedang dikaji,” ujar Dody.(BY)