Komentar
 |
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menyebut pemerintah bisa mencoba skema non APBN untuk membangun infrastruktur. |
Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mengungkapkan strategi efektif untuk menarik minat investor swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia.
Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kemenkeu, Lalu Taruna Anugerah, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berlanjut. Hal ini penting, terlebih dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen.
"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita perlu melanjutkan pengembangan infrastruktur. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi swasta dan pembiayaan yang inovatif," ujarnya dalam acara Talk Show bertajuk 'Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen' yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Rabu (18/12).
Lalu juga mencatat bahwa pembiayaan infrastruktur di Indonesia diperkirakan mencapai Rp6.445 triliun antara 2020 hingga 2024. Namun, anggaran yang tersedia melalui APBN hanya mampu menutupi 37 persen dari total tersebut, yaitu sekitar Rp2.385 triliun.
DJPPR menekankan bahwa kas negara tidak cukup untuk menanggung seluruh biaya pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, sisa pembiayaan dapat ditopang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi swasta.
"Bagaimana cara menarik minat swasta untuk berinvestasi? Ini sangat bergantung pada pemahaman kita mengenai minat swasta yang cenderung berorientasi pada keuntungan," jelas Lalu.
Sebagai contoh, Lalu mengungkapkan pentingnya skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang telah diterapkan selama ini. Ia juga menekankan bahwa proses yang tak kalah penting dalam proyek infrastruktur adalah persiapan yang matang sebelum proyek dimulai.
Lalu memastikan bahwa DJPPR Kemenkeu akan mendampingi perencanaan proyek infrastruktur, mulai dari aspek finansial, lahan, perizinan, hingga aliran pendapatan.
"Yang kami tekankan adalah memastikan bahwa proyek ini bankable, dengan perhatian yang cermat dan pendampingan dari konsultan yang kami tunjuk. Sehingga, saat proyek ini dilelang, swasta akan tertarik untuk berpartisipasi," tegasnya.
Di sisi lain, Lalu juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, and Governance (ESG). DJPPR telah menyiapkan ESG Framework dan ESG Manual untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam proyek infrastruktur yang ada. (des*)