Komentar
.jpg) |
| Nusron Wahid |
Jakarta, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penataan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang pelayanan publik.
Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan secara daring kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu, Rabu (11/12/2024).
Menurut Nusron, penyesuaian jumlah pegawai di tiap kantor pertanahan harus dilakukan berdasarkan tingkat beban kerja dan tingginya permintaan pelayanan masyarakat.
“Kantor dengan beban pelayanan rendah akan dikurangi jumlah pegawainya, sedangkan kantor dengan tingkat pelayanan tinggi akan ditambah. Langkah ini untuk mempercepat proses pelayanan,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan bahwa 75-80% tugas pokok Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik, sehingga optimalisasi SDM menjadi prioritas utama. Selama 51 hari menjabat, Nusron mengamati bahwa kendala utama pelayanan publik di kementeriannya adalah lamanya proses penyelesaian.
“Isu mendasar yang selalu muncul adalah waktu layanan yang terlalu lama. Itu sebabnya, percepatan layanan harus menjadi fokus kita,” tegasnya.
Selain penataan SDM, Nusron juga mendorong perbaikan sistem, termasuk penyederhanaan proses bisnis (business process) dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.
“Proses bisnis kita mungkin sudah relevan lima tahun lalu, tapi kebutuhan masyarakat terus berkembang. Jangan puas dengan kondisi saat ini, terus lakukan pengembangan untuk mempercepat pelayanan,” kata Nusron.
Dalam pengarahan yang bertepatan dengan 51 hari kerjanya sebagai Menteri ATR/BPN, Nusron didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi kementerian, seperti Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Jonahar, serta Kepala Biro Humas Harison Mocodompis.
Acara ini diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB dan Bengkulu, serta pegawai Kantor Pertanahan di kedua provinsi tersebut.(Ab)